TOPSUMBAR – Ratusan Non Aparat Sipil Negara (ASN) atau Tenaga Harian Lepas (THL) pada pemerintah Kota Padang Panjang menggelar aksi demo di halaman Balaikota setempat, Selasa (19/11/2024).
Dalam aksi demo damai itu, peserta demo menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah Kota Padang Panjang c.q Penjabat (Pj) Wali Kota.
Kooordinator lapangan (Korlap) aksi demo, Roni Akbar dalam orasinya yang diikuti yel yel peserta aksi menyampaikan 4 (empat) tuntutan.
“Menolak Outsourcing, Jadikan Kami Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Tolak Pemberhentian per 1 Januari 2025, dan Tetap Alokasikan Anggaran Untuk THL pada APBD 2025,” ujar Roni merincikan.
Senada, Ketua Forum Non ASN Kota Padang Panjang, Riki Satria menyebutkan terdapat 1400 orang THL dilingkungan pemerintah Kota Padang Panjang.
“Rinciannya 1.200 orang sudah masuk data base BKN dan 200 orang belum masuk data base BKN,” ujarnya.
Riki mengatakan beberapa bulan lalu pemerintah kota Padang Panjang melakukan sosialisasi bahwa nanti pada 1 Desember 2024 sebagian Non ASN atau THL akan dirumahkan menyikapi UU ASN nomor 20 tahun 2023 dan sebagian dilakukan alih daya melalui mekanisme outsourcing atau di pihak ketigakan.
“Inikan bentuk kezaliman bagi kami, sementara Non ASN di daerah lain diperjuangkan untuk diangkat jadi PPPK,” tegasnya.
Riki kembali menyebutkan, terdapat 1200 orang Non ASN pada pemko Padang Panjang yang terdata di BKN dan menurut Undang-undang harusnya diprioritaskan untuk diangkat jadi PPPK. Artinya seharusnya pemerintah kota Padang Panjang memprioritaskan Non ASN yang telah masuk data base untuk diangkat jadi PPPK.
“Anehnya Pemko Padang Panjang mengajukan ke pemerintah pusat itu hanya 71 orang dari 1200 orang. Jadi, berhubung hal itu tidak sesuai dengan keinginan kami makanya hari ini kami gelar aksi demo damai,” pungkasnya.
Penjabat (Pj) Wali Kota Padang Panjang, Sonny Budaya Putra yang hadir beserta Pj Sekdako Winarno, dan sejumlah pimpinan OPD lainnya, menanggapi tuntutan peserta demo, mengatakan jika pemko Padang Panjang tidak berniat merumahkan Non ASN.
“Kita tetap akan perjuangkan Non ASN untuk diangkat jadi PPPK, tentunya sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku,” ujar Sonny.
Mendengar penyampaian Pj Wali Kota, peserta demo kemudian meminta untuk menyampaikan aspirasi di dalam gedung Balaikota.
Setelah berembuk, akhirnya disepakati masing-masing 3 orang Non ASN utusan OPD memasuki gedung Balaikota untuk beraudiensi dengan Pj Wali Kota.
Pantauan Topsumbar.co.id, aksi demo damai berlangsung kondusif, tampak juga sejumlah aparat kepolisian berjaga-jaga di lokasi aksi demo.
Hingga berita ini ditayangkan, audiensi utusan Non ASN dengan Pj Wali Kota yang turut didampingi Pj Sekdako Winarno dan sejumlah pimpinan OPD masih berlangsung di lantai III Balaikota setempat.
(AL)
