DPRD Sumbar Sahkan Ranperda APBD 2025, Fokus pada Efisiensi dan Strategi Pembangunan Daerah

TOPSUMBAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menggelar rapat paripurna pengambilan keputusan atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

Rapat tersebut berlangsung di ruang rapat utama DPRD Sumbar pada Kamis (28/11/2024), dan dipimpin oleh Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, yang diwakili Wakil Ketua DPRD Sumbar, Nanda Satria dan Epy Yandri.

Hadir pula Gubernur Sumatera Barat, anggota DPRD, dan perwakilan dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Sumbar Muhidi menyampaikan bahwa tahun 2025 merupakan tahun yang strategis bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Selain menjadi periode transisi kepemimpinan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, tahun tersebut juga menjadi awal implementasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 yang mendukung visi besar Indonesia Emas 2045.

“Peran dan fungsi APBD 2025 sebagai instrumen perencanaan anggaran, otorisasi, alokasi, distribusi, dan stabilisasi dalam pemerintahan dan pembangunan daerah sangat penting. Kita harus memastikan anggaran ini digunakan untuk mendukung target pembangunan daerah secara maksimal,” kata Muhidi.

Ia juga menekankan pentingnya APBD 2025 dalam mengakomodasi berbagai kebutuhan.

Anggaran tersebut diharapkan dapat mencakup program-program prioritas yang mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah yang masa jabatannya akan segera berakhir, serta memberikan ruang bagi program prioritas dari kepala daerah terpilih mendatang.

“APBD ini juga harus mampu menjadi dasar bagi pencapaian target awal RPJPD menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Muhidi.

Namun, ia mengingatkan bahwa kondisi keuangan daerah saat ini menghadapi tantangan besar, termasuk keterbatasan ruang fiskal.

Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa penggunaan APBD harus dilakukan dengan efisiensi, efektivitas, dan ketepatan sasaran agar dapat memenuhi kebutuhan pembangunan daerah yang terus meningkat.

“Kita dihadapkan pada kondisi keuangan daerah yang semakin sulit. Dengan keterbatasan ini, semua program harus dirancang agar menghasilkan dampak maksimal dengan penggunaan anggaran yang bijaksana,” tambahnya.

(HT)