TOPSUMBAR – Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa dampak perubahan iklim global menjadi salah satu alasan utama pemerintah untuk memutuskan memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur.
Hal ini disampaikan Prabowo dalam pidatonya pada sesi ketiga Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Rio de Janeiro, Brasil pada Selasa, 19 November 2024 lalu.
“Indonesia menghadapi dampak langsung dari perubahan iklim. Daerah pesisir kita kini mulai terendam akibat naiknya permukaan laut, dan karena itu kami harus memindahkan ibu kota negara,” ujar Prabowo dikutip dari Tempo.co pada Kamis, 21 November 2024.
Prabowo menyoroti ancaman nyata dari perubahan iklim, termasuk kenaikan permukaan laut hingga lima sentimeter per tahun di pantai utara Jawa.
Ia menyebut, dampak ini telah menyebabkan hilangnya ratusan ribu hektare lahan produktif, yang pada gilirannya memperburuk kondisi petani dan nelayan.
“Ini memperburuk kemiskinan dan kelaparan di banyak wilayah Indonesia,” tambahnya.
Dalam sesi bertema “Pembangunan Berkelanjutan dan Transisi Energi”, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya kolaborasi global dalam mengatasi isu kemiskinan, kelaparan, perubahan iklim, serta transisi menuju energi hijau.
“Kami berkomitmen penuh pada energi terbarukan untuk mencapai net zero emission sebelum tahun 2050,” ucapnya.
Ia juga menyoroti beberapa langkah strategis pemerintah, seperti penggunaan biodiesel dan konversi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) menjadi berbasis energi baru terbarukan.
Selain itu, Prabowo turut mengumumkan kontribusi Indonesia sebesar USD 30 juta (sekitar Rp 477 miliar) kepada Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk mendukung program kesehatan global.
Ia mengajak negara-negara anggota G20 untuk memperkuat dampak positif kerja sama global di berbagai bidang.
Kritik dan Kontroversi IKN
Diketahui, Proyek Ibu Kota Nusantara (IKN), yang dimulai pada pemerintahan Presiden Joko Widodo, tak luput dari kritik.
Beberapa pihak menilai proyek ini berpotensi membebani anggaran negara serta berdampak negatif pada lingkungan dan masyarakat adat.
Forest Watch Indonesia (FWI) menyoroti penggusuran lahan masyarakat adat di kawasan pusat pemerintahan IKN.
Anggi Putra Prayoga, Manajer Kampanye FWI, menyatakan bahwa masyarakat Desa Bukit Harapan kehilangan ladang dan sawah mereka, yang merupakan sumber penghidupan utama.
“Warga bahkan tidak bisa lagi membangun rumah di sana,” ujar Anggi.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebutkan, Presiden Prabowo telah mengarahkan pembangunan IKN agar difokuskan pada penyelesaian pusat pemerintahan dalam empat tahun ke depan.
“Pemerintah akan menyelesaikan infrastruktur lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta menyediakan perumahan bagi aparatur sipil negara,” kata AHY.
Ia memastikan bahwa IKN di Kalimantan Timur akan berfungsi penuh sebagai pusat pemerintahan baru dalam waktu lima tahun.
Saat ini, status ibu kota negara masih berada di Jakarta hingga Presiden Prabowo menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) terkait perpindahan resmi IKN.
(HR)
Dapatkan update berita terbaru dari Topsumbar. Mari bergabung di Grup Telegram Topsumbar News Update, caranya klik link https://t.me/topsumbar kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel
