TOPSUMBAR – Anggota DPRD Sumatera Barat, H. Zuldafri Darma, melaksanakan reses di daerah pemilihan VI, yang meliputi Kabupaten Sijunjung, Sawahlunto, Dharmasraya, Tanah Datar, dan Kota Padang Panjang.
Selama reses yang berlangsung sepekan, dari tanggal 24 hingga 31 Oktober 2024, Zuldafri mengunjungi sejumlah nagari di wilayah tersebut untuk menjemput aspirasi masyarakat.
Meskipun cuaca panas, ratusan warga dari berbagai jorong hadir dengan antusias dalam pertemuan reses untuk menyampaikan berbagai keluhan dan harapan mereka.
Zuldafri, yang terpilih pada Pemilihan Legislatif Februari lalu, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada masyarakat yang telah mempercayakan suaranya.
“Saya berkomitmen untuk selalu menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Tiga kali setahun kita adakan reses perseorangan, namun di luar masa reses pun masyarakat selalu bisa menyampaikan aspirasinya,” ujarnya.
Dalam reses ini, warga menyampaikan beberapa isu penting, termasuk kebutuhan pelebaran jalan dan masalah iuran BPJS yang dirasakan cukup berat bagi sebagian masyarakat.
Salah seorang warga menjelaskan bahwa jalan utama di daerah mereka sempit, sehingga seringkali terjadi kemacetan, terutama di pagi hari saat jam sibuk.
“Kalau ada dua mobil yang berpapasan, biasanya susah sekali lewatnya, dan tiap pagi sering macet. Kami sangat membutuhkan pelebaran jalan ini,” ujar warga tersebut.
Selain itu, warga juga berharap adanya bantuan BPJS gratis karena iuran bulanan terasa memberatkan, terutama bagi keluarga besar.
Zuldafri menyampaikan bahwa seluruh aspirasi telah dicatat dan akan segera ditindaklanjuti.
Untuk pelebaran jalan, ia menjelaskan bahwa status jalan perlu diperiksa terlebih dahulu karena statusnya apakah sebagai jalan kota, provinsi, atau negara, akan menentukan pihak yang bertanggung jawab atas pembangunannya.
“Tidak semua jalan memiliki status yang sama. Jika jalan tersebut berstatus provinsi, maka kami akan langsung mengupayakannya melalui pemerintah provinsi. Namun, bila itu jalan kota, akan kami koordinasikan dengan pemerintah kota,” jelasnya.
Menanggapi harapan masyarakat mengenai BPJS gratis, Zuldafri menyampaikan bahwa pemerintah provinsi sedang mengusahakan pembebasan biaya BPJS bagi masyarakat menengah ke bawah.
Program ini terutama akan memanfaatkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai basis untuk menentukan siapa yang berhak mendapatkan bantuan.
“Memang, saat ini ada program yang membebaskan biaya iuran BPJS untuk masyarakat dengan data dari DTKS. Namun, masyarakat perlu aktif melengkapi persyaratan administrasi agar bisa diikutsertakan dalam program ini,” tambah Zuldafri.
Acara reses di Dapil VI ini diakhiri dengan harapan warga agar aspirasi yang mereka sampaikan segera mendapat solusi nyata.
Zuldafri berjanji akan mengupayakan yang terbaik untuk memastikan program pembangunan dan kesejahteraan berjalan demi kebaikan masyarakat di daerah pemilihannya.
(HT)
