TOPSUMBAR – Penjabat (Pj) Wali Kota Padang, Andree Algamar, memimpin rapat terkait implementasi Universal Health Coverage (UHC) dan strategi peningkatan keaktifan peserta BPJS Kesehatan di Kota Padang.
Rapat yang berlangsung di Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota pada Jumat, 18 Oktober 2024, tersebut juga dihadiri oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Padang, Fauzi Lukman Nurdiansyah, serta Ketua Komisi 4 DPRD Padang, Iskandar.
Dalam pembukaan rapat, Andree Algamar menegaskan komitmen Pemerintah Kota (Pemko) Padang untuk meningkatkan angka keaktifan peserta BPJS Kesehatan menjadi 80 persen.
“Saat ini, pencapaian UHC di Padang sudah berada di angka 99,04 persen. Namun, tantangan yang kita hadapi adalah meningkatkan keaktifan peserta BPJS Kesehatan yang masih berada di level 76,92 persen,” ungkapnya.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Padang, Fauzi Lukman Nurdiansyah, mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 216.934 peserta BPJS yang statusnya tidak aktif atau memiliki tunggakan pembayaran.
Fauzi menjelaskan, terdapat dua faktor utama yang menyebabkan hal ini, yaitu kurangnya kemauan (willingness) dari peserta untuk membayar iuran serta ketidakmampuan finansial.
“Dari data yang kami miliki, mayoritas peserta aktif di Padang berasal dari pekerja penerima upah (PPU), baik di sektor swasta (25 persen) maupun penyelenggara negara (21 persen). Adapun peserta yang dibayarkan iurannya melalui APBD hanya sekitar 7,2 persen,” jelas Fauzi.
Ia menambahkan, untuk mencapai target keaktifan 80 persen, perlu ada penambahan sekitar 28.000 peserta aktif dengan estimasi biaya sebesar Rp13,1 miliar per tahun.
Ketua Komisi 4 DPRD Padang, Iskandar, menyatakan dukungan penuh dari DPRD terkait target ini.
“Kami siap mendukung, baik dari segi penganggaran maupun regulasi, untuk memastikan semua warga Kota Padang mendapatkan akses layanan kesehatan yang layak,” katanya.
Dalam rapat tersebut, juga disepakati berbagai langkah strategis untuk mencapai target keaktifan BPJS Kesehatan.
Di antaranya melalui bantuan dari pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, dukungan dari Baznas, serta penerapan pemotongan langsung bagi PPPK Pemko Padang sebagai bagian dari pekerja penerima upah negara (PPU-PN).
Pj Wali Kota Padang, Andree Algamar, mengapresiasi dukungan yang diberikan DPRD dan Baznas dalam upaya peningkatan keaktifan peserta BPJS Kesehatan.
Ia juga mengimbau agar BPJS Kesehatan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk memperbaiki citra layanan yang mungkin masih dipandang negatif oleh sebagian warga.
“Komunikasi yang baik akan sangat membantu dalam meningkatkan partisipasi dan kepercayaan masyarakat terhadap BPJS Kesehatan,” tutupnya.
(HR)
Dapatkan update berita terbaru dari Topsumbar. Mari bergabung di Grup Telegram Topsumbar News Update, caranya klik link https://t.me/topsumbar kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel
