TOPSUMBAR – Forum Wartawan Parlemen (FWP) Kota Padang bekerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang menggelar acara diskusi publik.
Acara tersebut berlangsung di Hotel Pangeran Beach pada Sabtu, 5 Oktober 2024, dan diikuti oleh 60 jurnalis dari media cetak maupun elektronik, termasuk para jurnalis dari beberapa Universitas di Kota Padang.
Hadir dalam kesempatan itu, Komisioner KPU Kota Padang, Arset Kusnadi, Ketua KPU Kota Padang, Dorri Putra, Sekretaris KPU, Agustian, Penasehat FWP Kota Padang, Syamsu Rizal dan Saribulih, dan Ketua FWP Kota Padang, Al Imran.
Dengan mengangkat tema “Pers Ditengah Gempuran Jurnalisme Warga pada Pilkada Nasional Serentak 2024”, acara ini sukses digelar dengan menghadirkan narasumber dari Dewan Pers, Hendra Makmur.
Sementara itu, Sekretaris FWP Kota Padang yang juga Pimpinan Redaksi (Pimred) topsumbar.co.id, Siti Rahmadani Hanifah yang biasa dikenal Hanny Tanjung bertindak sebagai Moderator dalam acara tersebut.
Mengawali sambutannya, Ketua FWP Kota Padang, Al Imran mengatakan bahwa acara tersebut merupakan salah satu bentuk implementasi dari Surat Edaran Mendagri No: 200.2.1/2222/SJ tentang Stabilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024.
Selain itu, Al Imran juga turut mengapresiasi KPU Kota Padang yang telah bekerjasama dalam hal fasilitasi acara tersebut dalam mewujudkan hak masyarakat untuk memiliki bacaan yang berkualitas, terpercaya, serta berimbang.
“Pers merupakan pilar keempat dari demokrasi, oleh karena itu pers harus tetap berada dalam koridornya. Terlebih informasi hoax yang belum dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya baik khususnya di sosial media,” jelasnya.
Sementara itu, dalam diskusi yang disampaikan oleh Ahli Pers dari Dewan Pers, Hendra Makmur menyoroti bahwa jurnalisme warga dapat menghadirkan tantangan bagi pers profesional, namun juga dapat berfungsi sebagai sumber informasi awal yang berharga.
Menurutnya, dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Nasional yang akan berlangsung pada 27 November 2024, peran jurnalisme warga semakin terasa penting, terutama sebagai pelapor awal suatu peristiwa.
“Jurnalisme warga bisa menjadi langkah pertama dalam peliputan peristiwa, yang kemudian dapat didalami oleh jurnalis profesional. Namun, tantangan terbesar yang dihadapi adalah penyebaran hoaks dan berita palsu yang semakin masif melalui media sosial,” ungkap Hendra.
Hendra menekankan bahwa saat ini banyak masyarakat lebih mengandalkan informasi dari media sosial ketimbang dari media arus utama yang dikelola secara profesional.
Hal ini menjadi tantangan besar bagi pers dalam menjaga kepercayaan publik.
“Tugas utama kita adalah menjaga kepercayaan masyarakat terhadap media massa yang profesional,” tambahnya.
Menurut survei yang disampaikan Hendra, sekitar 80 persen penduduk Indonesia merupakan pengguna internet, dan sebagian besar dari mereka mendapatkan informasi dari media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, dan platform lainnya.
Kondisi ini, menurutnya, mendorong media pers untuk dapat memanfaatkan media sosial guna menjangkau lebih banyak pembaca dan sekaligus menangkal hoaks.
“Media pers harus proaktif menggunakan media sosial untuk meningkatkan keterjangkauan, sekaligus melawan penyebaran berita palsu. Ini juga relevan dilakukan oleh KPU dalam menyebarluaskan informasi terkait Pilkada,” jelas Hendra.
Selain itu, Hendra Makmur menekankan bahwa meskipun jurnalisme warga memiliki peran dalam menyebarkan informasi, pers profesional tetap harus menjaga kualitas berita agar tetap akurat, berimbang, dan bisa dipertanggungjawabkan.
“Inilah yang membedakan kita dari jurnalisme warga dan membuat pers tetap menjadi pilar keempat demokrasi yang kuat,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua KPU Kota Padang, Dorri Putra, dalam sambutannya menegaskan pentingnya peran media pers dalam menangkal hoaks selama tahapan Pilkada 2024.
Menurutnya, peran pers sangat krusial dalam menjaga kelancaran Pilkada 2024, terutama di Kota Padang, karena pers berfungsi sebagai penyampai informasi yang akurat kepada masyarakat.
“Walaupun kini muncul fenomena jurnalisme warga selama Pilkada, sering kali informasi yang disebarkan melalui media sosial tidak melalui proses verifikasi yang tepat. Hal ini berisiko menimbulkan informasi yang tidak benar. Oleh karena itu, tugas pers yang terverifikasi adalah untuk meluruskan informasi yang keliru tersebut, sehingga opini publik tidak terbentuk berdasarkan hoaks,” ujar Dorri.
Dorri berharap setiap tahapan Pilkada dapat berjalan lancar, tanpa gangguan berita palsu yang dapat menodai proses demokrasi.
“KPU sangat bergantung pada dukungan pers untuk melawan arus informasi yang tidak benar. Tanpa pers, sulit bagi kami untuk menghadapi derasnya hoaks yang beredar,” ujarnya.
Mengakhiri sambutannya, ia mengajak semua pihak, terutama insan pers, untuk dapat bekerja sama dalam mewujudkan Pilkada yang aman, damai, dan bebas dari hoaks.
(HT)
Dapatkan update berita terbaru dari Topsumbar. Mari bergabung di Grup Telegram Topsumbar News Update, caranya klik link https://t.me/topsumbar kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel
