TOPSUMBAR – Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) berhasil menempati peringkat kelima secara nasional dalam hal ketahanan pangan.
Prestasi ini tidak terlepas dari upaya serius Pemerintah Provinsi Sumbar di bawah pimpinan Gubernur Mahyeldi Ansharullah dan Wakil Gubernur Audy Joinaldy dalam mewujudkan Program Unggulan (Progul) “Sumbar Berkeadilan.”
Keberhasilan Progul “Sumbar Berkeadilan” diwujudkan dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pertanian dan perikanan, termasuk sistem irigasi yang mendukung sentra produksi dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan.
Hal ini berdampak positif pada peningkatan ketahanan pangan Sumbar, yang kini berada di peringkat lima terbaik di Indonesia.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, mengungkapkan bahwa sejak 2021, Pemprov Sumbar konsisten mengalokasikan 10 persen dari APBD untuk sektor pertanian.
Upaya ini diikuti dengan pemeliharaan rutin terhadap 65.007 hektare Daerah Irigasi (DI) yang berada di bawah kewenangan Pemprov Sumbar.
“Alhamdulillah, pemeliharaan jaringan irigasi yang rutin kita lakukan dalam empat tahun terakhir telah berhasil meningkatkan produksi komoditas utama pertanian Sumbar, termasuk padi,” kata Mahyeldi di Padang pada Jumat, 13 September 2024.
Berdasarkan data Dinas Pertanian Sumbar, produksi padi pada tahun 2023 mencapai 1.482.468 ton Gabah Kering Giling (GKG), mengukuhkan Sumbar sebagai salah satu lumbung padi terbesar di Indonesia.
Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (SDA-BK) Sumbar terus memastikan ketersediaan air dan kondisi jaringan irigasi yang optimal.
“Jaringan irigasi sangat penting bagi sektor pertanian dan budidaya ikan air tawar di Sumbar. Ketersediaan air memastikan bahwa lahan sawah tetap lestari dan tidak beralih fungsi,” lanjut Mahyeldi.
Selama empat tahun terakhir, Pemprov Sumbar melalui Dinas SDABK telah mengalokasikan ratusan miliar rupiah untuk pemeliharaan 65 Daerah Irigasi (DI) yang menjadi tanggung jawab provinsi.
Pada 2021, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 79,5 miliar, kemudian Rp 67,7 miliar pada 2022, Rp 59,2 miliar pada 2023, dan Rp 25,9 miliar pada 2024.
“Meski anggaran irigasi mengalami fluktuasi, perawatan tetap dilakukan secara intensif,” jelas Mahyeldi.
Plt Kepala Dinas SDA-BK Sumbar, Ardiyansyah, menambahkan bahwa selama empat tahun terakhir, indeks kinerja irigasi Sumbar terus meningkat, dengan capaian 72,11 persen pada triwulan II tahun 2024, naik 3,39 persen dari tahun 2020.
Hal ini merupakan hasil pemeliharaan jaringan irigasi yang sesuai dengan amanat Permen PUPR Nomor 12/PRT/M/2015 tentang eksploitasi dan pemeliharaan daerah irigasi.
Ardiyansyah menyebutkan bahwa pihaknya merekrut 439 petugas operasi dan pemeliharaan (O&P) jaringan irigasi yang berasal dari masyarakat sekitar, dengan gaji sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumbar.
Kinerja harian petugas ini dipantau melalui aplikasi Si Lihai sebagai sarana pelaporan pemeliharaan irigasi.
“Mulai 2025, jaringan irigasi yang sebelumnya dikelola oleh kabupaten/kota akan dialihkan ke kewenangan provinsi. Sesuai arahan Gubernur Mahyeldi, anggaran pemeliharaan irigasi Sumbar kemungkinan besar akan ditambah,” ujar Ardiyansyah.
Pemeliharaan jaringan irigasi juga mencakup penanganan dampak bencana alam, seperti kerusakan di 21 jaringan irigasi dan bendungan utama di Sumbar.
Dinas SDABK Sumbar telah melakukan langkah penanganan sementara, termasuk pemasangan kawat bronjong dan pembangunan jembatan Bailey di bendungan Koto Kandih, Pesisir Selatan, dengan anggaran Rp 1,5 miliar dari APBD Perubahan.
Selain itu, Pemprov Sumbar telah mengajukan usulan pendanaan dari Dana Siap Pakai (DSP) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk perbaikan bendungan dan jaringan irigasi yang rusak.
Hal ini diharapkan dapat menjaga pola tanam dan stabilitas produksi pertanian Sumbar agar tetap berkelanjutan.
(adpsb/bud)
Dapatkan update berita terbaru dari Topsumbar. Mari bergabung di Grup Telegram Topsumbar News Update, caranya klik link https://t.me/topsumbar kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel
