Rapat Paripurna, Pj Sekda Pariaman Tanggapi Sorotan Fraksi DPRD Tentang APBD-P

Rapat Paripurna, Pj Sekda Pariaman Tanggapi Sorotan Fraksi DPRD Tentang APBD-P

TOPSUMBAR – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Pariaman, Yaminu Rizal, mewakili Pj Wali Kota Pariaman Roberia, menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Tahun Anggaran 2024.

Jawaban ini disampaikan dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Pariaman, Muhajir Muslim, serta dihadiri oleh para anggota DPRD dan undangan lainnya, Jumat, 27 September 2024, di Ruang Rapat Utama DPRD Kota Pariaman.

Sebanyak enam fraksi, yakni Fraksi Demokrat, Fraksi Golkar, Fraksi Bintang Indonesia Raya, Fraksi PPP, Fraksi Keadilan Sejahtera Nasional, dan Fraksi PAN, memberikan pandangan umum mereka yang kemudian direspons oleh Yaminu Rizal.

Bacaan Lainnya

Dalam tanggapannya, Yaminu Rizal menjawab kekhawatiran Fraksi Demokrat yang disampaikan oleh Harmen Aguslianto terkait defisit anggaran.

Ia menjelaskan bahwa pihaknya telah berupaya menutup defisit dengan memaksimalkan potensi pendapatan dan mengefisienkan belanja, sehingga diharapkan program-program yang telah direncanakan tetap bisa berjalan dengan baik.

Mengenai masukan dari Life Iswar dari Fraksi Golkar, Yaminu menyampaikan apresiasinya. “Perubahan APBD ini akan segera dieksekusi setelah diundangkan tanpa adanya penundaan,” tegasnya.

Yaminu juga merespons Fraksi PPP yang disampaikan oleh Ikhwan Idam mengenai realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ia melaporkan bahwa per 18 September 2024, realisasi pendapatan mencapai 68,61%, dengan realisasi PAD sebesar Rp32,26 miliar (63,88%).

Namun, ia mengakui bahwa realisasi terendah berasal dari Dinas PerindagKop, khususnya Retribusi Pertokoan atau kios pasar yang hanya sebesar 0,24%.

Hal ini disebabkan oleh proses harmonisasi Peraturan Wali Kota sebagai turunan dari Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang masih berjalan di Kementerian Hukum dan HAM Sumbar.

Menanggapi Fraksi Keadilan Sejahtera Nasional yang disampaikan oleh Aris Munandar terkait status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Yaminu menjelaskan bahwa pihaknya telah berhasil mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat untuk formasi PPPK sebanyak 1.491 pegawai, hasil pendekatan yang dilakukan oleh Pj Wali Kota Pariaman.

Sementara itu, Fraksi PAN melalui Indra Jaya memberikan saran agar pelaksanaan APBD-P 2024 segera dijalankan.

Menanggapi hal ini, Yaminu Rizal menyampaikan rasa terima kasihnya dan memastikan bahwa APBD-P akan dilaksanakan sesuai rencana dan diawasi agar berjalan lancar.

(Zaituni)

Pos terkait