TOPSUMBAR – Rapat paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) terkait Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang Panjang Tahun 2024 telah digelar pada Selasa, (24/9/2024) lalu.
Selanjutnya, Penjabat (Pj) Wali Kota Padang Panjang, Sonny Budaya Putra memberikan jawaban atas Ranperda Perubahan APBD dalam rapat paripurna yang digelar pada Rabu, (25/9/2024).
Rapat tersebut berlangsung di Ruang Rapat DPRD Padang Panjang dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, Imbral, bersama Wakil Ketua, Mardiansyah, dan Nurafni Fitri.
Sonny menanggapi pertanyaan dari Fraksi Nasdem mengenai manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan nasib sekitar 1.500 Tenaga Harian Lepas (THL) yang belum mendapatkan kepastian.
Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Kota (Pemko) terus berkomitmen untuk memastikan semua tenaga non-ASN dapat terus bekerja di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Kami sedang dalam proses pengusulan penerimaan calon PPPK khusus untuk non-ASN di Padang Panjang. Selain itu, kami juga menyiapkan tenaga pendukung melalui pola alih daya (outsourcing) sesuai peraturan yang berlaku. Diharapkan, dengan adanya aturan PPPK Paruh Waktu yang akan datang, tenaga non-ASN dapat diakomodasi menjadi PPPK penuh,” ujarnya.
Mengenai serapan anggaran untuk mencegah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), Sonny mengucapkan terima kasih kepada Fraksi Nasdem atas perhatiannya.
Ia menegaskan komitmen Pemko untuk meningkatkan penyerapan anggaran di sisa waktu yang ada, agar SiLPA tahun ini bisa diminimalkan.
Selain itu, menanggapi pemandangan umum Fraksi PAN tentang kenakalan remaja dan ketertiban masyarakat, Sonny menginformasikan bahwa Satpol PP telah melakukan razia secara berkala di daerah pasar.
“Anak-anak yang terjaring dan masih di bawah umur mendapatkan pembinaan serta pendampingan dari Dinas Sosial PPKBPPPA yang melibatkan psikolog, sebelum diserahkan kembali kepada orang tua mereka,” jelasnya.
Terkait pertanyaan Fraksi Gerindra mengenai dominasi belanja barang dan jasa yang menghambat alokasi belanja modal, Sonny menjelaskan bahwa Pemko telah melakukan efisiensi dalam penganggaran belanja operasional agar alokasi belanja modal dapat ditingkatkan.
“Alokasi belanja modal meningkat sebesar Rp27.769.027.510, sehingga persentase belanja modal kini mencapai 14,16% dari total belanja pada perubahan APBD ini,” tambahnya.
Sonny juga memberikan tanggapan terhadap pertanyaan Fraksi Demokrat Karya Kebangkitan Bangsa mengenai perawatan dan progres pembangunan Sport Center.
Ia menyatakan bahwa tahap pertama pembangunan telah rampung, meliputi gedung serbaguna, skate park, papan panjat tebing, dan infrastruktur kawasan lainnya.
“Untuk operasionalisasi Sport Center, dalam perubahan anggaran 2024 ini, kami merencanakan pembelian genset dan penyediaan biaya operasional,” ujarnya.
Sementara itu, menanggapi pemandangan umum Fraksi PBB-PKS mengenai rencana pemindahan Pasar Kuliner, Sonny mengungkapkan bahwa persiapan pemindahan dari Lapangan Kantin ke kawasan Pasar Pusat telah dilakukan.
Pemindahan tersebut dilakukan dengan menggunakan anggaran untuk pengadaan tenda bagi pedagang, perbaikan drainase, dan petugas pengawas pemindahan yang dialokasikan dalam APBD 2024.
“Sosialisasi kepada pedagang serta proses pemindahan akan dilakukan setelah perbaikan spesifikasi tenda disesuaikan dengan kebutuhan pedagang,” ungkapnya.
Rapat paripurna ini dihadiri oleh Forkopimda, Pj Sekretaris Daerah Kota Winarno, staf ahli, asisten, kepala OPD, camat, lurah, dan tamu undangan lainnya.
(AL)
Dapatkan update berita terbaru dari Topsumbar. Mari bergabung di Grup Telegram Topsumbar News Update, caranya klik link https://t.me/topsumbar kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel
