TOPSUMBAR – Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berkomitmen membantu seluruh nagari dan desa di Sumbar mencapai status mandiri.
Berdasarkan data terbaru Indeks Desa Membangun (IDM) Sumbar 2024, masih terdapat 10 nagari dan desa yang berstatus tertinggal dari total 1.035 nagari dan desa di Sumatera Barat.
Imbauan ini disampaikan Gubernur Mahyeldi saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Data IDM Tahun 2024 Provinsi Sumatera Barat, Rabu 4 September 2024 di Aula Kantor Gubernur Sumbar.
Dalam kesempatan tersebut, Mahyeldi menyatakan bahwa dari total 1.035 nagari dan desa, sebanyak 368 di antaranya telah berhasil mencapai status mandiri.
“Dalam semangat kebersamaan, kita berkumpul hari ini dengan tekad untuk menerangi seluruh nagari dan desa di Sumatera Barat. Seperti yang pernah disampaikan oleh Bapak Mohammad Hatta, satu obor di Monas Jakarta tidak akan mampu menerangi seluruh Indonesia. Oleh karena itu, kita perlu menyalakan lampu di setiap nagari dan desa,” ujar Mahyeldi dalam sambutannya.
Mahyeldi juga memaparkan bahwa dalam satu tahun terakhir, jumlah nagari dan desa berstatus mandiri di Sumbar mengalami peningkatan signifikan.
Berdasarkan data IDM Sumbar 2024, jumlah nagari dan desa mandiri mencapai 368, naik dari 226 pada IDM 2023.
Sementara itu, nagari dan desa berstatus maju tercatat sebanyak 445, berkembang 212, dan tertinggal 10.
“Dalam IDM 2023, terdapat 25 nagari dan desa yang berstatus tertinggal. Berkat berbagai intervensi program yang telah dilakukan, kini jumlahnya menurun menjadi 10. Kami akan terus berupaya agar pada tahun ini tidak ada lagi nagari atau desa yang tertinggal di Sumbar,” lanjut Mahyeldi.
Untuk mencapai target tersebut, Mahyeldi meminta dukungan dan peran aktif dari seluruh pihak dan pemangku kepentingan.
Pasalnya, upaya pengentasan nagari dan desa tertinggal sering kali dihadapkan pada tantangan keterbatasan fiskal, terutama ketika pengeluaran daerah lebih besar dibandingkan dengan pendapatan.
“Dari seluruh Pemda di Sumbar, hanya Pemprov Sumbar yang belanja aparaturnya lebih kecil dibandingkan dengan pendapatan. Oleh karena itu, kami terus mencari cara untuk mengintervensi nagari dan desa agar bisa naik status, dari tertinggal menjadi berkembang, berkembang menjadi maju, dan akhirnya mandiri,” tambahnya.
Mahyeldi optimistis bahwa seluruh nagari dan desa di Sumbar memiliki potensi untuk berkembang menjadi maju dan mandiri.
Namun, diperlukan pemetaan potensi yang lebih baik serta pemanfaatan potensi tersebut secara terstruktur.
Untuk itu, Pemprov Sumbar saat ini sedang menyiapkan Peraturan Gubernur (Pergub) khusus yang akan fokus pada pembangunan nagari dan desa.
Sementara itu, dalam laporannya, Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sumbar, melalui Kepala Bidang Kerja Sama dan Pembangunan Kawasan Pedesaan DPMD Sumbar, Vera Irawati, menyebutkan bahwa rakor IDM Sumbar kali ini diikuti oleh 194 peserta.
Peserta terdiri dari perwakilan OPD terkait dari kabupaten/kota, OPD di lingkungan Pemprov Sumbar, akademisi, pendamping desa, serta lembaga mitra pemerintahan.
“Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menindaklanjuti hasil pengukuran IDM, meningkatkan sinergi antar-OPD dan antar-Pemda, serta menyusun strategi yang lebih baik dalam peningkatan status nagari dan desa di Sumbar,” ujar Vera.
(adpsb/isq)
Dapatkan update berita terbaru dari Topsumbar. Mari bergabung di Grup Telegram Topsumbar News Update, caranya klik link https://t.me/topsumbar kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel
