Gubernur Sumbar Lantik 9 Pjs Bupati/Wali Kota, Dorong Sinergi ASN dan Jaga Netralitas Pilkada

Gubernur Sumbar Lantik 9 Pjs Bupati/Wali Kota, Dorong Sinergi ASN dan Jaga Netralitas Pilkada

TOPSUMBAR – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, resmi melantik sembilan Penjabat Sementara (Pjs) Bupati dan Wali Kota serta menyerahkan tugasnya kepada Wakil Gubernur, Audy Joinaldy, yang akan bertindak sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumbar hingga 25 November 2024 mendatang.

Pengukuhan tersebut dilakukan pada Selasa, 24 September 2024 di Auditorium Istana Gubernur Sumbar.

Dalam sambutannya, Mahyeldi meminta para Pjs yang baru dilantik untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, serta memberikan dorongan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah masing-masing agar terus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Bacaan Lainnya

“Kami ucapkan selamat bertugas kepada para penjabat sementara. Semoga amanah ini dijalankan sebaik-baiknya. Pjs merupakan penghubung kepemimpinan daerah, sama seperti semangat PDRI dulu,” ungkap Mahyeldi.

Pelantikan ini berdasarkan pada Keputusan Mendagri Nomor 100.2.1.3-3794 Tahun 2024, dengan nama-nama Pjs sebagai berikut:

  1. Adib Alfikri (Kadis PMPTSP Sumbar) sebagai Pjs Bupati Solok Selatan,
  2. Maifrizon (Kadis Dispora Sumbar) sebagai Pjs Bupati Sijunjung,
  3. Arry Yuswandi (Asisten II Setdaprov Sumbar) sebagai Pjs Bupati Tanah Datar,
  4. Ahmad Zakri (Kepala BKD Sumbar) sebagai Pjs Bupati Lima Puluh Kota,
  5. Erasukma Munaf (Kadis BMCKTR Sumbar) sebagai Pjs Bupati Pesisir Selatan,
  6. Endrizal (Kadis Koperasi dan UMKM Sumbar) sebagai Pjs Bupati Agam,
  7. Edi Dharma Syafni (Karo Umum Setdaprov Sumbar) sebagai Pjs Bupati Pasaman,
  8. Akbar Ali (Kemendagri) sebagai Pjs Bupati Solok,
  9. Hani Syopiar Rustam (Kemendagri) sebagai Pjs Wali Kota Bukittinggi.

Mahyeldi juga menegaskan agar para Pjs memastikan netralitas ASN dalam pelaksanaan Pilkada 2024, serta menjaga agar tidak ada keterlibatan ASN dalam politik praktis. Ia mendorong Pjs untuk berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu setempat demi kelancaran penyelenggaraan Pilkada.

“Netralitas ASN sangat penting selama Pilkada. Para Pjs harus terus berkomunikasi dengan KPU dan Bawaslu agar Pilkada 2024 berjalan dengan baik,” jelas Mahyeldi.

Acara ini dihadiri oleh pejabat Pemprov Sumbar, Bupati/Wali Kota, Forkopimda, Sekda Sumbar Hansastri, serta sejumlah pejabat OPD dari sembilan kabupaten/kota yang kini dipimpin oleh Penjabat Sementara (Pjs).

(adpsb/isq)

Dapatkan update berita terbaru dari  Topsumbar. Mari bergabung di Grup Telegram  Topsumbar News Update, caranya klik link https://t.me/topsumbar kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel

Pos terkait