DPRD Sumbar Ikuti Orientasi Kemendagri untuk Tingkatkan Kinerja Anggota Baru

DPRD Sumbar Ikuti Orientasi Kemendagri untuk Tingkatkan Kinerja Anggota Baru

TOPSUMBAR – Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) periode 2024-2029 mengikuti program orientasi yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Kegiatan ini berlangsung di Mercure Ancol, Jakarta, pada 2 – 6 September 2024, yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja kelembagaan DPRD Sumbar.

Ketua DPRD Sumbar sementara, Irsyad Syafar, mengungkapkan pentingnya proses orientasi bagi anggota dewan yang baru maupun yang melanjutkan masa jabatannya.

Bacaan Lainnya

“Orientasi ini merupakan bagian dari pembekalan dan pendalaman tugas untuk memulai masa kerja 2024-2029 dengan penuh semangat, tanggung jawab, dan integritas,” ujarnya pada Selasa, 3 September 2024.

Selama lima hari orientasi, anggota DPRD Sumbar mendapatkan berbagai materi terkait wawasan kebangsaan, mekanisme pemerintahan, dan pelaksanaan penegakan hukum.

Program ini terbagi dalam beberapa gelombang, dengan gelombang pertama diikuti oleh provinsi Sumbar, Jawa Timur, dan DKI Jakarta.

Irsyad Syafar menambahkan bahwa anggota DPRD juga diberikan materi spesifik tentang tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) dewan serta sejumlah regulasi baru yang menjadi rujukan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Plt Sekjen Kemendagri, Tomsi Tohir, yang membuka acara orientasi, menekankan pentingnya memperkuat kapasitas dan pengetahuan anggota legislatif.

“Orientasi ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas anggota dewan dalam menjalankan tugas mereka,” ujar Tohir.

Tohir juga mengingatkan tentang krisis anggaran yang tengah mengancam beberapa daerah.

“Lebih dari 99 persen dana yang dikelola oleh pemerintah daerah berasal dari pemerintah pusat,” katanya. Ia menegaskan pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang hati-hati. “Kami bukan menakut-nakuti, tapi mengingatkan untuk berhati-hati dalam pengelolaan anggaran,” tegasnya.

Menurut Tohir, sejumlah daerah mengalami defisit anggaran yang serius hingga tidak mampu membiayai program-program penting, termasuk penyelenggaraan Pilkada.

“Banyak daerah mengalami defisit karena target pendapatan yang terlalu tinggi, sehingga proyek banyak tapi anggaran defisit,” pungkasnya.

(HT)

Dapatkan update berita terbaru dari  Topsumbar. Mari bergabung di Grup Telegram  Topsumbar News Update, caranya klik link https://t.me/topsumbar kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel

Pos terkait