TOPSUMBAR – Persiapan untuk pelantikan dan pengambilan sumpah janji anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) periode 2024-2029 yang dijadwalkan pada 28 Agustus 2024 mendatang, telah selesai dilakukan.
Sekretaris DPRD Sumbar, Raflis bersama timnya memastikan bahwa segala kebutuhan terkait acara ini telah disiapkan dengan matang.
Raflis menjelaskan bahwa persiapan telah mencakup semua aspek, mulai dari undangan, cocarde, pengaturan ruangan pelantikan, tempat duduk keluarga anggota DPRD yang baru, hingga keamanan, konsumsi, dan lokasi peliputan.
Seluruhnya telah direncanakan dan dikoordinasikan dengan baik agar acara berlangsung dengan khidmat.
Dalam upaya memastikan kelancaran acara, Sekwan Sumbar juga telah berkoordinasi dengan berbagai pihak internal dan eksternal, termasuk para pemangku kepentingan (stakeholder), untuk memastikan semua berjalan sesuai rencana.
Raflis menegaskan bahwa pembatasan akses masuk ke gedung DPRD Sumbar selama acara berlangsung diperlukan mengingat keterbatasan ruang.
Hanya mereka yang memiliki undangan dan cocarde yang akan diizinkan masuk.
“Kami telah menyiapkan segala sesuatunya dengan tujuan agar acara pelantikan dan pengukuhan anggota DPRD Sumbar periode 2024-2029 dapat berlangsung tertib dan khidmat. Pembatasan ini bukan untuk mendiskriminasi, tetapi demi kelancaran acara,” jelas Raflis pada Senin, 26 Agustus 2024.
Raflis menambahkan bahwa tanpa aturan ini, suasana acara bisa menjadi tidak khidmat dan ruangan bisa terlalu padat, mengganggu kenyamanan dan menciptakan kebisingan.
Oleh karena itu, ia mengimbau semua pihak untuk memahami dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.
“Langkah ini diambil agar semua pihak merasa nyaman selama acara berlangsung. Bagi rekan-rekan wartawan, kami telah menyediakan cocarde yang bisa diambil di bagian humas dan protokoler DPRD Sumbar,” tambahnya.
Selain itu, Raflis juga menyampaikan bahwa pengumuman mengenai persiapan ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat memahami prosedur yang berlaku dan menghindari kesalahpahaman di kemudian hari.
Ia menekankan bahwa langkah-langkah ini diambil demi kepentingan bersama tanpa adanya perbedaan perlakuan.
“Dengan menjelaskan mekanisme dan persiapan ini, kami berharap tidak ada isu yang muncul nantinya. Ini semua dilakukan demi kepentingan bersama,” tutupnya.
(HT)
