TOPSUMBAR – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan imbauan kepada pemerintah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gempa megathrust yang mengancam beberapa wilayah di Indonesia, khususnya di zona Mentawai dan Selat Sunda.
BMKG menekankan pentingnya persiapan tata ruang yang aman sebagai bagian dari upaya mitigasi risiko bencana.
Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, menyoroti urgensi kesiapan masyarakat dan pemerintah daerah dalam menghadapi kemungkinan gempa berkekuatan besar yang berpotensi menimbulkan tsunami.
“Pemerintah daerah harus segera menyiapkan infrastruktur yang memadai, termasuk sistem evakuasi, jalur evakuasi, dan tempat perlindungan yang aman,” ujar Dwikorita dikutip dari laman radarsurabaya pada Jumat, 23 Agustus 2024.
Ia juga menekankan perlunya penataan tata ruang yang tepat di daerah pesisir.
“Pembangunan di kawasan pesisir harus dikendalikan. Jika ada pembangunan seperti hotel, bangunan tersebut harus dirancang tahan terhadap gempa hingga magnitudo 8,5,” tambahnya.
Sebagai contoh, Dwikorita menyebut bahwa Pemerintah Daerah DIY telah mendesain Bandar Udara Internasional Yogyakarta agar tahan terhadap gempa dan memiliki elevasi yang cukup tinggi sebagai langkah antisipasi terhadap potensi megathrust.
Kesiapan di Mentawai
Menteri Sosial, Tri Rismaharini, menyatakan bahwa tim Taruna Siaga Bencana (Tagana) dari Kementerian Sosial dan BMKG akan melatih masyarakat di Mentawai mengenai teknik penyelamatan diri dalam keadaan darurat akibat gempa dan tsunami.
“Kami akan memastikan masyarakat memahami teknik evakuasi diri secara mandiri saat peta dan kampung siaga bencana telah siap,” ujar Risma.
Tim tersebut juga akan mendirikan zona evakuasi yang sesuai dengan hasil pemodelan dari BMKG, yang sudah diterapkan di lebih dari 1.132 Kampung Siaga Bencana di seluruh Indonesia.
Posko-posko pengungsian juga akan didirikan di setiap kampung untuk mempercepat distribusi bantuan dan meningkatkan respons darurat.
Tagana juga akan menyiapkan tenda darurat yang dilengkapi dengan dapur umum sebagai bagian dari skema bantuan darurat.
Uji Ketahanan Gempa pada Infrastruktur
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mengungkapkan bahwa seluruh bangunan infrastruktur, termasuk jalan tol dan gedung-gedung tinggi yang dibangun oleh kementeriannya, telah lolos uji ketahanan gempa.
“Bangunan-bangunan ini telah dirancang sesuai dengan standar tahan gempa 1000 tahunan sesuai dengan SNI terbaru,” kata Basuki.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa kekuatan gempa megathrust yang sesungguhnya perlu diperhitungkan lebih lanjut.
“Meskipun desain bangunan sudah mengikuti standar tahan gempa, kita tetap harus memperhatikan potensi kekuatan megathrust yang sebenarnya,” tambahnya.
Mitigasi Bencana oleh BPBD Sumbar
Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Sumatera Barat (Sumbar), Benny Yansukral menegaskan bahwa penanggulangan bencana tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, melainkan menjadi tanggung jawab bersama yang melibatkan berbagai elemen masyarakat.
“Penanggulangan bencana adalah tanggung jawab kita bersama. Kita harus bekerja sama dalam upaya mitigasi, karena pemerintah memiliki keterbatasan,” ujar Benny dikutip dari sosial media platform Instagram pada Jumat, 23 Agustus 2024.
Oleh karena itu, masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana khususnya di sekitar pesisir pantai barat sumatera, harus lebih waspada dan peka terhadap risiko bencana yang mungkin terjadi.
“Contohnya saja, jika terjadi gempa, maka setiap anggota keluarga harus menentukan titik kumpul yang aman, terutama jika beraktivitas di tempat yang berbeda,” tambahnya.
Selain itu, pada bulan April 2024 lalu, Pemerintah Kota (Pemko) Padang bersama BPBD Sumbar telah melakukan mitigasi bencana berupa Simulasi Gempa dan Tsunami.
Kegiatan ini dilakukan dalam rangka hari kesiapsiagaan bencana nasional tahun 2024, dan melibatkan ribuan siswa dan warga di Kota Padang.
Dalam kegiatan ini, Sirine Early Warning System (EWS) dibunyikan sebagai tanda simulasi mitigasi bencana gempa dan tsunami.
Ribuan warga yang terlibat mengikuti simulasi melakukan evakuasi apabila terjadi gempa dan tsunami di Kota Padang.
Kepala BPBD Sumbar, Rudy Rinaldy mengatakan bahwa 630.000 warga Kota Padang berada dalam zona merah atau rawan tsunami.
“Oleh karena itu, mitigasi ini perlu dilakukan agar masyarakat dapat mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan ketika terjadi gempa dan tsunami,” ujarnya.
(HR)
Dapatkan update berita terbaru dari Topsumbar. Mari bergabung di Grup Telegram Topsumbar News Update, caranya klik link https://t.me/topsumbar kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel
