TOPSUMBAR – Anggota DPR RI dari Fraksi PAN, Gaus mengatakan masih banyak masyarakat Indonesia yang belum menikmati manfaat pembangunan setelah bangsa Indonesia Merdeka selama 79 tahun.
“Harus kita akui di hari ulang tahun Indonesia ke -79 tahun, Pembangunan dalam berbagai bidang belum merata di seluruh Indonesia. Masih kita lihat di beberapa pelosok desa para siswa -siswi harus berjuang meniti batang pohon atau melalui tebing curam untuk sampai ke sekolah karena keterbatasan infrastruktur. Begitu juga dari sektor ekonomi, Kesehatan, politik, hukum, pelayanan publik dan lain sebagainya belum dinikmati secara merata oleh rakyat Indonesia,” kata Guspardi, Minggu (18/8/2024).
Menurutnya, seiring dengan perubahan zaman, makna kemerdekaan juga berkembang. Tidak lagi sekedar lepas dari belenggu penjajahan bangsa asing.
Masih terngiang ucapan Soekarno dalam pidato-pidatonya, sering kali mengaitkan kemerdekaan dengan cita-cita sosial keadilan dan kesejahteraan rakyat.
Begitu pula, Hatta menekankan pentingnya kemandirian ekonomi sebagai salah satu pilar kemerdekaan yang sesungguhnya.
Legislator asal Sumatera Barat itu menjelaskan di tengah hiruk-pikuk perkembangan global dan dinamika politik, kemerdekaan yang dulu dipertaruhkan dengan darah dan air mata kini harus dihadapi dengan kesadaran baru akan tantangan yang lebih kompleks.
“Perjuangan mencapai kemerdekaan dari penjajah telah selesai, namun tantangan untuk menjaga dan mempertahankan kemerdekaan yang hakiki belumlah selesai,” ujar Politisi PAN ini.
Salah satu tantangan utama adalah ketidakmerataan, kesenjangan, dan ketimpangan ekonomi. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pada Maret 2024 terdapat 25,22 juta orang atau 9,03 persen dari penduduk Indonesia yang masih hidup di bawah garis kemiskinan.
“Selain itu, kesenjangan antara kaya dan miskin masih tinggi. Artinya sebagian besar kekayaan negara terpusat di tangan segelintir orang,” imbuhnya.
Tantangan lainnya adalah akses terhadap pendidikan berkualitas. Meskipun kebijakan pendidikan telah mengalami berbagai pembaruan, angka partisipasi kasar pendidikan tinggi (APK PT) pada 2024 baru mencapai 39,37 persen.
“Bahkan, lebih rendah dibandingkan dengan negara tetangga, Malaysia (43 persen), Thailand (49,29 persen), dan Singapura (91,09 persen),” ulas Pak gaus itu.
Anggota Komisi II DPR RI ini selanjutnya menyoroti sisi reformasi birokrasi yang sampai detik ini masih dikeluhkan oleh masyarakat. Di mana dikatakan orang malas berurusan dengan birokrasi dikesankan berbelit-belit dan lama dalam mendapatkan pelayanan.
Begitu juga dalam upaya percepatan pembangunan infrastruktur dan proyek strategis nasional, Indonesia sering kali menghadapi masalah serius terkait pembebasan tanah.
Demi mencapai target pembangunan yang ambisius, sering kali mengabaikan hak-hak masyarakat lokal, seperti petani, nelayan, dan komunitas adat, yang terdampak secara langsung oleh proses tersebut.
Selanjutnya sektor lainnya seperti masalah hukum, keamanan, demokrasi, HAM, sektor lainnya juga harus menjadi perhatian dan tantangan kedepan yang harus diperbaiki.
Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi dan reformasi berbagai kebijakan untuk memastikan bahwa semua warga negara mendapatkan pendidikan yang berkualitas, akses terhadap kesehatan yang memadai, peluang ekonomi yang setara hingga kebebasan dari langkah kriminalisasi dan represi penguasa dalam upaya untuk meratakan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.
Apalagi, tahun 2024 juga ditandai dengan pergantian kepemimpinan di Indonesia. Melalui pemilihan umum pada Februari 2024, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka terpilih sebagai presiden dan wakil presiden yang baru, menggantikan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin.
“Dengan tema “Nusantara Baru, Indonesia Maju,” peringatan Hari Kemerdekaan yang ke 79 ini membawa harapan baru dan semangat untuk pembangunan berkelanjutan. Bangsa Indonesia menyambut masa depan dengan tekad untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan yang lebih merata, serta siap menghadapi berbagai tantangan yang ada di hadapan,” pungkas anggota baleg DPR RI tersebut.
(AL)
