TOPSUMBAR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lima Puluh Kota melalui Dinas DP2KBP3A menggelar rapat koordinasi (rakor) untuk percepatan penurunan stunting di gedung IPHI pada Selasa, 2 Juli 2024.
Acara ini dihadiri oleh ratusan kader, termasuk Camat, Koordinator Lapangan Penyuluh Keluarga Berencana (Korlab PKB), dan Tim Pendamping Keluarga (TPK) dari kader KB.
Rakor tersebut turut dihadiri oleh Bupati Lima Puluh Kota, Safaruddin Dt. Bandaro Rajo, Kepala DP2KBP3A Wilda Reflita, Kepala DPMDN Endra Amzar, serta seluruh camat di Kabupaten Lima Puluh Kota.
Dalam sambutannya Safaruddin menyatakan bahwa rakor ini bertujuan untuk menyatukan persepsi dan meningkatkan kolaborasi antar stakeholder guna memberikan hasil maksimal di tingkat nagari.
Menurutnya, TPK yang terdiri dari bidan, kader PKK, dan kader KB adalah garda terdepan dalam upaya penurunan stunting.
“Kader TPK harus melakukan identifikasi dan memberikan informasi tentang pentingnya mencegah stunting selama 1000 hari pertama kehidupan agar dapat mencegah stunting pada anak,” ujar Safaruddin.
Safaruddin juga berharap pertemuan ini dapat menghasilkan komitmen untuk mengoptimalkan peran TPK dalam mengidentifikasi, mendampingi, mengintervensi, dan melaporkan kelompok sasaran.
“Ada sejumlah arahan di tahun 2024 kepada tim percepatan penurunan stunting, di antaranya pengembangan inovasi yang dapat diterapkan di seluruh nagari, sinkronisasi 8 aksi konvergensi, optimalisasi kegiatan minilokakarya tingkat kecamatan, serta mengidentifikasi baseline data dan target indikator yang perlu diprioritaskan. Kita berharap penanggulangan stunting di Lima Puluh Kota semakin sinergis dan dapat menurunkan angka stunting secara signifikan,” jelasnya.
Wilda Reflita, selaku ketua panitia, menyampaikan bahwa melalui rakor ini akan dilakukan kajian mendalam terhadap berbagai program dan kebijakan yang telah dan sedang dilaksanakan.
Selain itu, rakor ini bertujuan untuk menyusun langkah konkret yang sesuai dengan target nasional prevalensi stunting sebesar 14%.
Wilda juga menyatakan bahwa rakor ini menjadi forum untuk mendengarkan keluhan dan masukan para kader.
Salah satu keluhan yang mencuat adalah mengenai honor kader yang tidak diberikan sejak pandemi COVID-19.
“Hal ini menjadi catatan bagi DP2KBP3A untuk menyusun aturan agar para kader dapat kembali menerima honor sehingga dapat meningkatkan semangat mereka dalam memberikan kinerja maksimal untuk penurunan stunting di Lima Puluh Kota,” ungkap Wilda.
(TON)
Dapatkan update berita terbaru dari Topsumbar. Mari bergabung di Grup Telegram Topsumbar News Update, caranya klik link https://t.me/topsumbar kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
