TOPSUMBAR – Kota Padang Panjang belum memiliki guru penggerak tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Sesuai data yang kita lihat, belum ada terdaftar Guru Penggerak untuk tingkat SMP, kalau tingkat SD sudah ada.
Hal tersebut disampaikan PIC 14 Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Sumbar Suprianto, saat Sosialisasi Program Ungggulan Kemendikbudristek di Aula Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang, Rabu (31/7/2024).
Disampaikan Suprianto, dengan adanya Program Merdeka Belajar yang digelorakan Kementerian Pendidikan, tentunya akan membuka peluang penyetaraan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia dan adanya penyempurnaan-penyempurnaan program dari Merdeka Belajar episode 1 hingga episode 26.
“Guru Penggerak menjadi salah satu indikator dalam menentukan kepala sekolah yang akan memimpin lembaga pendidikan nantinya. Nah, di Padang Panjang belum ada guru penggerak tingkat SMP-nya, tentunya kita dorong Dinas Pendidikan untuk memenuhinya,” sebut Suprianto.
BBPMP sendiri, lanjut Suprianto, sebagai lembaga UPT dibawah Kemendikbudristek, bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas pendidikan di daerah masing-masing, termasuk dalam penyediaan data, sarana dan prasarana pendidikan.
Sementara itu, Sekretaris Disdikbud Kota Padang Panjang Muji Sirwanto saat pembukaan kegiatan menyebutkan, cukup banyak indikator yang harus dipenuhi dalam mewujudkan penyetaraan pendidikan, apalagi dengan telah diberlakukannya Program Merdeka Belajar.
“Salah satunya, penetapan zonasi pada PPDB setiap tahunnya, tujuannya untuk tidak ada lagi sekolah favorit dan penumpukan siswa di sekolah-sekolah unggulan. Meskipun dalam prakteknya, masih ada masalah-masalah yang harus diselesaikan,” jelasnya.
Muji juga berharap, dengan adanya Program Merdeka Belajar, sekolah juga memiliki keunggulan masing-masing, sehingga bisa menjadi pilihan siswa dalam mendapatkan pendidikan.
“Contohnya di SMPN 2 Padang Panjang sudah memiliki program Kampung Kunyit, dengan mengolah kunyit dari produk minuman hingga aneka olahan lainnya, begitupun di SMPN 4 Padang Panjang yang dulunya dikenal dengan Sekolah Teknik, sekarang telah bertransformasi menjadi sekolah multimedia dengan program Literasinya,” ungkapnya.
Diakui Muji, dalam penyetaraan pendidikan, tidak bisa hanya mengandalkan program semata, tetapi juga harus dibarengi dengan ketersedian anggaran yang memadai. Meskipun, telah diatur, anggaran untuk pendidikan mencapai 20 persen dari APBD, tetapi pelaksanaannya anggaran itu juga terserap oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip, Dinas Perkim LH dan Bagian Kesra.
“Ini harus menjadi evaluasi dari kita bersama, termasuk juga dari BBPMP sebagai lembaga penjamin mutu pendidikan. Harus ada terobosan-terobosan besar dan kerja keras bersama dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.
Pada kegiatan media visit bertajuk Sosialisasi Program-program Prioritas Kemendikbudristek yang diselenggarakan BBPMP Sumbar itu, turut dihadiri peserta dari kalangan jurnalis kota Padang Panjang.
(AL)
