TOPSUMBAR – Enam fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang Panjang menyampaikan Pemandangan Umum terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang 2025-2045.
Pemandangan ini disampaikan di Ruang Sidang DPRD pada Senin, 22 Juli 2024 sebagai tanggapan atas nota penjelasan Pj Wali Kota Padang Panjang.
Fraksi Demokrat Kebangkitan Bangsa, melalui Puji Hastuti, A.Md, menyoroti pentingnya sinkronisasi antara visi RPJPN dan RPJPD Provinsi dengan RPJPD Kota Padang Panjang.
Fraksi ini menekankan perlunya indikator dan tolak ukur yang jelas untuk mencapai 17 arah pembangunan yang telah ditetapkan dalam visi “Padang Panjang agamais, maju, sejahtera, dan berkelanjutan.”
Mahdelmi Datuak Maninjun, S.Sos dari Fraksi Partai Golkar, menyatakan dukungan penuh untuk pembahasan Ranperda RPJPD Kota Padang Panjang 2025-2045.
Fraksi Golkar mendorong Pemerintah Daerah untuk berinovasi dalam menekan angka prevalensi stunting dan menggali potensi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Selain itu, Golkar juga menekankan pentingnya Padang Panjang sebagai pusat pengembangan pendidikan dan ekonomi.
Lalu, Fraksi Nasdem, yang disampaikan oleh Kiki Anugerah Dia, SE, menyoroti peran penting Dinas Kesehatan dalam mewujudkan visi kesehatan dalam RPJPD.
“Fraksi Nasdem memandang perlu menyampaikan kesiapan Pemko Padang Panjang dalam menyiapkan lapangan kerja serta beberapa isu kesehatan seperti akses air bersih dan pemahaman masyarakat tentang hidup sehat,” ucapnya.
Sedangkan Hendra Saputra, SH dari Fraksi PBB dan PKS, meminta perhatian pada dampak pembangunan Tol Padang-Pekan Baru yang dapat membuat Kota Padang Panjang sepi.
“Kita mengusulkan agar kota ini dijadikan sebagai pusat event dan festival besar serta menekankan pentingnya Padang Panjang sebagai kota pendidikan islami,” ujarnya.
Riza Aditya Nugraha, SH dari Fraksi Gerindra, memberikan apresiasi terhadap penyusunan RPJPD 2025-2045 yang dilakukan secara transparan dan partisipatif.
“Fraksi Gerindra meminta Pemko dapat memperhatikan terkait peningkatan infrastruktur dan penerapan teknologi tepat guna, serta perlunya koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat untuk percepatan pembangunan,” ujarnya.
Sementara itu, Fraksi PAN, melalui H. Yandra Yane, SE, meminta Pemko untuk mewujudkan program-program dalam visi dan misi RPJPD.
Fraksi ini menyoroti pentingnya penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, dan peran infrastruktur dalam meningkatkan perekonomian daerah.
“Kita meminta langkah-langkah apa yang disiapkan oleh Pemko untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mengingat Padang Panjang merupakan daerah rawan bencana,” tutupnya.
Rapat paripurna ini dibuka oleh Wakil Ketua DPRD, Yulius Kaisar, dan dihadiri oleh Penjabat (Pj) Wali Kota, Sonny Budaya Putra, AP, M.Si, Wakil Ketua DPRD, Imbral, SE, Forkopimda, Pj Sekretaris Daerah Kota, Dr. Winarno, ME, serta para asisten, staf ahli, kepala OPD, camat, dan lurah se-Kota Padang Panjang.
(AL)
