TOPSUMBAR – Pemerintah Kota (Pemko) Padang Panjang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kesbangpol telah menunjuk dua rekanan untuk memulai pembangunan kembali Jalan Lubuk Mata Kucing dan Jembatan Tanjung.
Hal ini menyusul setelah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mentransfer Dana Siap Pakai (DSP) sebesar Rp 2,8 miliar, atau sekitar 30 persen dari total dana yang diajukan sebesar Rp 9,3 miliar.
Kepala BPBD Kesbangpol, I Putu Venda, mengumumkan pada Selasa, 23 Juli 2024 bahwa dua rekanan yang ditunjuk adalah PT. Amar Permata Indonesia untuk pembangunan Jalan Lubuk Mata Kucing dan CV Gaiden untuk pembangunan Jembatan Tanjung.
Pengerjaan kedua proyek ini ditargetkan selesai dalam waktu tiga bulan, dengan serah terima pekerjaan diharapkan pada awal November.
“Pembersihan area dan perencanaan akan dimulai besok oleh pihak rekanan. Kami berharap dukungan penuh dari warga di sekitar Lubuk Mata Kucing dan Tanjung agar proyek ini bisa selesai tepat waktu dan sesuai target,” ujar Venda dikutip dari laman kominfo Padang Panjang.
Venda menjelaskan bahwa penunjukan langsung dua rekanan ini didasarkan pada peraturan yang berlaku, mengingat situasi darurat yang tidak memungkinkan proses tender atau seleksi melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
Rincian anggaran untuk masing-masing proyek, setelah berkonsultasi dengan Dinas PUPR dan disetujui oleh BNPB, adalah sebesar Rp 7,47 miliar untuk Jalan Lubuk Mata Kucing dan Rp 1,95 miliar untuk Jembatan Tanjung.
Dari Rp 2,8 miliar yang telah di transfer, sekitar Rp 580 juta akan dialokasikan untuk proyek Jembatan Tanjung, dan sisanya untuk Jalan Lubuk Mata Kucing.
Untuk pembangunan Jalan Lubuk Mata Kucing, akan digunakan konstruksi Retaining Wall Concrete (RWC) sebagai penahan tanah dan arus sungai.
Sementara itu, pada Jembatan Tanjung akan digunakan jenis gorong-gorong baja pipa Aramco dengan diameter 4 meter.
Venda menambahkan bahwa Pemko Padang Panjang telah bertindak cepat dalam mengajukan anggaran kepada BNPB pascabencana ini.
DSP yang baru saja ditransfer merupakan bagian dari alokasi dana tanggap darurat untuk 71 daerah yang terkena bencana di Indonesia.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdako, Ewasoska, menyampaikan bahwa sosialisasi ini merupakan tahapan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan terkait pemanfaatan dana tanggap darurat dari BNPB.
Ia berharap seluruh masyarakat dan elemen terkait dapat bersinergi untuk menyukseskan kegiatan pembangunan tersebut.
“Sosialisasi ini penting agar semua pihak memahami dan mendukung penggunaan dana tanggap darurat untuk kepentingan bersama,” ujarnya.
(AL)
