TOPSUMBAR – Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan meraih penghargaan tingkat kematangan level 3 proaktif dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Bupati Pesisir Selatan, Rusma Yul Anwar, memberikan tanggapannya atas penghargaan ini. Ia menyatakan bahwa penghargaan tingkat kematangan level 3 proaktif merupakan bukti konsistensi pemerintah daerah dalam sektor pengadaan barang dan jasa.
“Melalui UKPBJ, Pemerintah Pesisir Selatan telah melaksanakan fungsi pengadaan barang/jasa yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan pelanggan dengan melakukan kolaborasi dan memperkuat fungsi perencanaan bersama baik pelanggan internal maupun eksternal,” ungkap Rusma.
Rusma meminta agar UKPBJ terus proaktif sebagai pusat keunggulan pengadaan (Procurement Center of Excellence), sesuai dengan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang tertuang dalam Perpres No. 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (SNPK) serta Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
“Saya menyampaikan terima kasih atas dukungan dari seluruh stakeholder sehingga pemkab mendapatkan penghargaan yang membanggakan ini,” tambahnya.
Sementara itu secara terpisah, Kepala Bagian UKPBJ Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Damel Van Wanta, menyampaikan bahwa penghargaan tingkat kematangan level 3 proaktif dari LKPP diserahkan oleh Plt Deputi Bidang Pembangunan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia (PPSDM) LKPP RI, Hermawan, dalam rangkaian rapat koordinasi UKPBJ kabupaten/kota se-Sumatera Barat.
“Penghargaan ini saya terima mewakili Bupati Rusma Yul Anwar di Padang pada Kamis, 20 Juni 2024,” kata Damel.
Damel menambahkan, penghargaan ini diraih berkat dukungan tim kerja yang solid, dukungan penuh dari para stakeholder, serta arahan dan bimbingan dari Bupati Rusma Yul Anwar.
“Tanpa itu, saya yakin penghargaan ini tidak akan bisa diraih,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa kematangan UKPBJ level 3 proaktif merupakan standar minimum yang wajib dimiliki oleh UKPBJ, termasuk di Pesisir Selatan.
UKPBJ dituntut memiliki tata kelola profesional, organisasi yang adaptif, melakukan pembelajaran berkelanjutan, serta kolaboratif dengan semua stakeholder.
“UKPBJ merupakan agen pengadaan yang memiliki peran strategis dalam pencapaian tujuan pemerintah. Pencapaian ini juga membuktikan bahwa peningkatan kapabilitas dan tata kelola terlaksana secara berkesinambungan,” tutup Damel.
(RE)
Dapatkan update berita terbaru dari Topsumbar. Mari bergabung di Grup Telegram Topsumbar News Update, caranya klik link https://t.me/topsumbar kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
