TOPSUMBAR – Hingga 1 Juni 2024 kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kota Padang Panjang capai 98,43 persen.
Angka 98,43 persen itu setara 61.748 jiwa dari total jumlah penduduk Kota Padang Panjang pada semester II tahun 2023 berjumlah 62.731 jiwa.
Hal demikian disampaikan Kepala BPJS Kesehatan Kota Padang Panjang, Yusneli saat menjadi salah satu pemateri dalam kegiatan Media Ghatering yang diadakan oleh BPJS Kesehatan Cabang Bukittinggi, Jumat (15/6/2024).
Yusneli merinci dari 61.748 jiwa peserta JKN Kota Padang Panjang, sebanyak 27.468 jiwa merupakan penerima bantuan iuran (PBI) APBN, yaitu masyarakat miskin dan tidak mampu yang iurannya dibiayai oleh Pemerintah Pusat melalui APBN.
Kemudian, 12..015 jiwa pekerja penerima upah pegawai negeri (PPU PN,), yang terdiri dari PNS, TNI/ POLRI, Pejabat Negara, dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang iurannya dibiayai oleh pemberi kerja dan peserta yang bersangkutan.
Lalu, 5.882 jiwa PPU Badan Usaha (BU), adalah setiap orang yang bekerja pada Pemberi Kerja dengan menerima Gaji atau Upah pada suatu Badan Usaha.
Berikutnya, 3.960 jiwa Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri.
Seterusnya , 2.693 jiwa Bukan Pekerja (BP), adalah setiap orang yang bukan termasuk kelompok PPU, PBPU, PBI Jaminan Kesehatan, dan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.
Dan 19.730 jiwa PBPU Pemda.
“Jadi grand total kepesertaan JKN Padang Panjang adalah 61.748 jiwa setara 98,43 Persen dari total jumlah penduduk Padang Panjang sebanyak 62.731 jiwa,” terangnya.
Namun dari total 61.748 jiwa peserta JKN Kota Padang Panjang itu, tidak semuanya aktif.
“Yang aktif berjumlah 56.321 jiwa atau 89, 79 persen dari total jumlah penduduk Kota Padang Panjang pada semester II 2023 sebanyak 62.731 jiwa,” ujarnya.
Ia juga mengatakan realisasi pendapatan iuran dan beban pelayanan kesehatan pada BPJS Kota Padang Panjang periode Januari-Februari 2024 yakni pendapatan Rp4, 1 M, dan biaya pelayanan kesehatan Rp13, 6 M lebih.
“Artinya penggeluaran biaya pelayanan kesehatan lebih banyak dari iuran BPJS kesehatan yang masuk,” imbuhnya.
Selain itu, Yusneli juga menyampaikan kuota iaminan kesehatan sabiduak sadayung (JKSS) Kota Padang Panjang untuk tahun 2024 sejumlah 8.839 jiwa dan yang sudah terdaftar 7.943 jiwa sampai 1 Juni 2024 . Terdapat GAP sebesar 896 jiwa.
Sedangkan kuota jaminan kesehatan masyarakat padang panjang (JKMPP) tahun 2024 sejumlah 14.000 jiwa dan sudah terdaftar 10.587 jiwa sampai 1 Juni 2024. Terdapat GAP sebesar 3.413 jiwa.
“Kita dari BPJS Kesehatan Kota Padang Panjang akan terus berusaha meningkatkan kepesertaan JKN dengan berbagai instrumen yang telah ditetapkan BPJS Kesehatan,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang, dr. Faizah yang tampil sebagai pemateri kedua pada Media Ghatering itu, dalam penyampaiannya dengan materi kepesertaan JKN Kota Padang Panjang, antara lain menyampaikan tentang sejarah JKN di Kota Padang Panjang.
Dikatakannya, sejarah JKN di Kota Padang Panjang dimulai pada 2014 , saat itu program Wali Kota diberi nama Askom bekerja sama dengan PT. Askes.
Kemudian pada 2017 sesuai perda nomor 3 tahun 2017 tentang JKMPP, dengan APBD murni Kota Padang Panjang.
“Selama bergulirnya program JKN, Kota Padang Panjang berhasil mencapai universal healt coverage (UHC) 5 (lima) tahun berturut-turut,” ujarnya.
Ia juga menyebutkan, untuk kelancaran jalannya program JKN di Kota Padang Panjang khususnya tiga tahun terakhir Pemko Padang Panjang menganggarkan anggaran JKN yang nilainya meningkat dari tahun ke tahun.
“Tahun 2022 dianggarkan sebesar Ro8, 9 M, kemudian tahun 2023 naik menjadi Rp9, 4 M, dan tahun 2024 naik lagi menjadi sebesar Rp9, 7 M,” tuturnya.
Adapun terkait kegiatan Media Ghatering ini, Kabag SDM Umum, dan Komunikasi BPJS Cabang Bukittinggi, Gusni Merdekawati yang sekaligus memandu jalannya kegiatan, mengatakan kegiatan Media Ghatering merupakan agenda tahunan BPJS Cabang Bukittinggi dengan organisasi pers di kota Padang Panjang.
“Kegiatan ini berupa penyampaian materi seputar JKN dan tanya jawab dengan peserta juga seputar JKN. Tahun lalu kita juga mengadakan kegiatan serupa di Padang Panjang ini,” tutupnya.
(AL)
