TOPSUMBAR – Ketua DPRD Sumatera Barat, Supardi, menekankan pentingnya keberadaan anggota penggerak masyarakat siaga bencana di seluruh kabupaten dan kota di Sumbar.
Hal ini disampaikan Supardi saat menjadi narasumber dalam acara Pertemuan Pilar-Pilar Sosial Payakumbuh Angkatan II, Jumat malam 7 Juni 2024 di salah satu hotel di Bukittinggi.
Supardi menjelaskan bahwa bencana yang baru-baru ini melanda Agam dan Tanah Datar harus membuka mata pemerintah dan masyarakat bahwa Sumbar masih sangat rawan bencana.
“Kita perlu banyak anggota penggerak masyarakat siaga bencana yang dapat bertindak cepat saat bencana terjadi,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa bukan hanya daerah pesisir pantai yang berpotensi terdampak tsunami yang rawan bencana, tetapi juga daerah lain yang berisiko mengalami banjir, longsor, dan letusan gunung berapi.
Bahkan, Payakumbuh, yang selama ini dianggap aman, memiliki potensi bencana likuifaksi.
“Likuifaksi adalah bencana kerentanan tanah yang bisa menggeser atau membalikkan tanah hingga meluluhlantakkan semua bangunan di atasnya,” jelas Supardi.
Supardi mengingatkan bahwa jika bencana likuifaksi terjadi, potensi kesulitan masyarakat untuk menyelamatkan diri lebih tinggi dibandingkan tsunami karena likuifaksi tidak memberikan jeda waktu seperti tsunami.
“Karena itu, kita memerlukan masyarakat siaga bencana yang dapat menjadi penunjuk jalan bagi masyarakat ketika bencana terjadi,” tambahnya.
Supardi mencontohkan, saat terjadi bencana di Lembah Anai, yang pertama tiba di lokasi adalah kader PMI, bukan pemerintah.
“Kita perlu belajar dari ini dan memastikan ada orang-orang siaga bencana di setiap daerah agar penyelamatan dan mitigasi bencana bisa dilakukan secepat mungkin,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa orang-orang siaga bencana ini bisa berasal dari penggiat sosial masyarakat, salah satu alasan pentingnya pertemuan pilar-pilar sosial ini.
“Pertemuan ini baru angkatan kedua, dengan total peserta 1.600 orang dari semua angkatan. Mereka diharapkan bisa membantu masyarakat dan pemerintah menyelesaikan berbagai masalah sosial, termasuk kebencanaan,” katanya.
Selain masalah kebencanaan, Supardi juga menyoroti permasalahan sosial lain di Payakumbuh, seperti narkoba dan pengangguran.
Payakumbuh menjadi daerah dengan pengguna narkoba terbanyak di pedesaan, terutama karena jalur masuk narkoba ke Sumbar melalui Payakumbuh-Limapuluh Kota dari Riau dan Pasaman dari Medan.
“Ditambah lagi dengan tingginya tingkat pengangguran, ini menjadi penyebab tingginya penggunaan narkoba,” jelasnya.
Supardi berharap alumni pertemuan PSM dapat ikut membantu berbagai persoalan sosial di masyarakat.
“Jika 1.600 orang alumni pertemuan PSM ini menjalankan fungsinya dengan baik, maka kita yakin Payakumbuh akan menjadi daerah yang besar,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Sosial Sumbar, Suyanto, menambahkan bahwa penyelesaian permasalahan sosial di tengah masyarakat adalah tanggung jawab pemerintah.
Namun, dengan semakin banyak dan aktifnya masyarakat yang ikut menyelesaikan permasalahan tersebut, hasilnya akan jauh lebih efektif.
“Itulah tujuan dari kegiatan pertemuan pilar-pilar sosial masyarakat ini, untuk memperkuat unsur pilar-pilar sosial sehingga bisa membantu menyelesaikan persoalan sosial yang ada,” katanya.
Acara tersebut dihadiri oleh Kabid Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Sumbar, Rumainur, Ketua Tim Pelaksana PSPKKM, Sampurno, dan Kabid Pemberdayaan Dinas Sosial Payakumbuh, Tuti Herlina.
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi dengan menggunakan dana pokok pikiran Ketua DPRD Sumbar, Supardi.
(HT)
