TOPSUMBAR – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Barat (DPRD Sumbar) bersama Pemerintah Kota Bukittinggi (Pemko) mengadakan pertemuan terkait Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada Jumat, 3 Mei 2024.
Kedatangan Komisi I DPRD Sumbar disambut oleh Wali Kota Bukittinggi yang diwakili oleh Asisten I Pemko Bukittinggi, Isra Yonza.
Pada kesempatan tersebut, Komisi I mengajak seluruh unsur dalam pelaksanaan Pilkada mendatang untuk segera menyelesaikan segala sengketa secara kekeluargaan.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Sumbar, Maigus Nasir menjelaskan bahwasanya terdapat beberapa poin penting sebagai catatan bagi komisi untuk membicarakannya bersama Pemerintah Daerah (Pemda).
“Perlu adanya pola dalam menyelesaikan sengketa untuk pemilihan berdasarkan nilai yang ada di masyarakat. Jadi jangan langsung diserahkan ke ranah hukum, namun harus melalui proses musyawarah terlebih dahulu,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menyatakan adanya keterlibatan kepala daerah dalam mewakili partai politik dalam menjaga netralitas.
Oleh karena itu, maka terciptanya suasana yang kondusif serta tidak menimbulkan gesekan antar peserta Pilkada.
Pada kesempatan yang sama, Politisi PAN turut menyoroti penduduk yang berada di perbatasan Agam-Bukittinggi. Menurutnya, Pemerintah Daerah harus memberikan kepastian hak pilihnya agar tidak terjadi kecurangan pada Pilkada mendatang.
“Pengawasan yang ketat pada hari H Pilkada harus ditingkatkan, jangan sampai ada yang terkesan melanggar saat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) nanti,” ujarnya.
Anggota Komisi I, Leliarni juga menyoroti terkait kelalaian dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) lalu. Menurutnya, proses Pemilu itu telah memiliki aturan yang mengikat, namun masih terdapat adanya pelanggaran yang dilakukan oleh petugas.
“Kita berharap adanya penyelenggara Pemilu agar dapat bekerja dengan lebih maksimal lagi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sehingga dapat terciptanya Pemilu yang bermartabat,” ujarnya.
Sedangkan Anggota Komisi I lainnya, Desrio Putra mengatakan bahwasanya Pemko Bukittinggi telah memiliki tim pemantau Pemilu.
Tim tersebut berguna untuk menciptakan pemilihan yang berintegritas yang diadakan di tiap Kabupaten/Kota lainnya.
“Kita berharap adanya dukungan dari Ninik Mamak, tokoh masyarakat LKAM atau organisasi masyarakat lainnya dalam koridor yang independen.
Asisten I, Isra Yonza menyatakan bahwasanya pemilu di Bukittinggi mengusung tema “Pemilu Badunsanak” dengan pemberian hibah untuk Pilkada sebesar Rp 13,8 miliar kepada KPU Bukittinggi. Sedangkan kepada Bawaslu diberikan sebesar Rp 4 miliar.
(HT)
Dapatkan update berita terbaru dari Topsumbar. Mari bergabung di Grup Telegram Topsumbar News Update, caranya klik link https://t.me/topsumbar kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
