TOPSUMBAR – Pasca banjir bandang dan tanah longsor yang menghantam Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) yang menelan korban jiwa serta merusak infrastruktur, Ketua DPRD Sumbar, Supardi, mendesak gubernur untuk segera memulai pembahasan terkait proses perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2024.
Percepatan pembahasan perubahan APBD 2024 diharapkan dapat mempercepat pemetaan untuk upaya perbaikan melalui alokasi anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT).
“Dalam pembahasan komposisi perubahan APBD 2024, alokasi BTT untuk penanganan bencana alam sangat penting. Pada APBD induk 2024, alokasi BTT relatif kecil. Dengan mempercepat pembahasan perubahan APBD, alokasi tambahan dapat dialokasikan untuk langkah perbaikan atau mitigasi,” ujar Supardi dalam wawancara pada Selasa, 14 Mei 2024.
Ia menekankan perlunya percepatan perubahan APBD 2024 mengingat kondisi saat ini.
Selain itu, ia juga mendorong pemerintah provinsi Sumbar untuk melakukan studi jangka panjang melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk perguruan tinggi, untuk menangani bencana secara komprehensif. Oleh karena itu, peta bencana untuk Sumbar sangat penting.
“Tentunya, peta bencana harus dibuat oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota agar langkah antisipatif berdasarkan peta dapat dilaksanakan dengan lebih efektif,” tambahnya.
Supardi juga meminta evaluasi terhadap eksploitasi sumber daya alam di Sumbar, termasuk sektor pertambangan dan perkebunan. Eksploitasi yang tidak teratur dapat memicu bencana alam.
“Dengan rentetan bencana alam yang terjadi, gubernur harus mengambil langkah besar untuk memastikan keselamatan masyarakat,” katanya.
Selain itu, ia juga menyoroti pembangunan di Daerah Aliran Sungai (DAS), seperti di wilayah Lembah Anai.
Pembangunan di DAS yang tidak memperhatikan dampak lingkungan telah diprediksi akan tergenang saat hujan deras. Sekarang, dampaknya terasa dengan putusnya jalan akibat banjir.
“Jika ada peta bencana, wilayah seperti itu seharusnya tidak dibangun. Karena tidak adanya pemetaan yang jelas, pembangunan tidak memperhatikan dampak lingkungan di masa depan,” tegasnya.
Kemudian, ia juga mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati saat cuaca tidak menentu, terutama dengan ancaman banjir dan longsor.
Ketika bepergian jauh, masyarakat disarankan mencari rute yang aman. Bagi yang tinggal di dekat sungai atau perbukitan, sebaiknya mengungsi sementara ke tempat yang lebih aman.
“Pemerintah akan terus mencari solusi terbaik untuk meminimalkan korban bencana alam,” katanya.
Ia juga mengimbau pemerintah nagari, RT, atau RW untuk memberikan informasi bencana yang akurat kepada masyarakat untuk langkah antisipasi.
Dengan koordinasi yang baik, kekhawatiran masyarakat terhadap masa depan dapat diminimalkan.
Sementara itu, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumbar, Hidayat, menyerukan agar Gubernur Sumbar segera menetapkan status keadaan darurat bencana mengingat dampak yang merugikan masyarakat.
Meskipun mendukung kunjungan gubernur ke lokasi terdampak bencana, Hidayat menekankan bahwa tindakan tidak boleh berhenti di situ.
“Yang paling penting adalah keputusan kebijakan cepat yang akan diambil gubernur dalam menghadapi dan menanggapi dampak bencana ini, karena gubernur memiliki kewenangan untuk menetapkan status keadaan darurat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana,” tegasnya.
(HT)
