TOPSUMBAR – Anggota DPR RI asal Sumatera Barat Guspardi Gaus meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi, untuk segera merelokasi rumah warga yang terdampak akibat banjir bandang yang terjadi dua pekan lalu.
“Sebagai anggota DPR RI saya sudah menyuarakan dalam rapat paripurna DPR RI agar pemerintah pusat menetapkan bencana banjir Sumbar sebagai bencana nasional dan meminta pemerintah pusat segera turun tangan. Dan Alhamdulilah, para menteri sudah silih berganti datang dan memberikan bantuan terhadap bencana di Sumatera Barat,” terang Guspardi.
Para menteri itu, lanjut Guspardi, di antaranya Kemensos yang telah memberikan bantuan logistik, Kementerian Pertanian yang akan menyalurkan bantuan sebesar Rp 20 M untuk petani yang terdampak.
“Pak Prabowo bahkan langsung datang dari Qatar ke Sumbar dan memberikan bantuan beras, obat- obatan dan logistik lainnya. Kemarin Presiden Jokowi juga datang ke Sumbar meninjau lokasi bencana dan hari ini Kamis Ketum DPP PAN yang juga adalah Menteri Perdagangan juga meninjau langsung tempat bencana dan memberikan 40 truk sembako,” ungkapnya.
“Tentunya, saya sangat mengapresiasi kerja pemerintah pusat dalam menanggapi bencana di Sumbar,” sambung Guspardi saat dimintai pendapatnya,” Kamis (23/5/2024).
Menurutnya, Pemprov Sumbar harus segera melakukan koordinasi bersama pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan verifikasi data rumah warga dengan klasifikasi rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan.
“Kemudian akurasi datanya harus benar-benar akurat dan terjamin,” ujar Politisi PAN ini.
Anggota Komisi II DPR RI itu juga menilai arahan Presiden Jokowi terkait sabo dam atau bendungan sabo juga perlu ditata di seluruh jalur yang berpotensi terdampak. Apalagi saat ini baru ada dua sabo dam yang ada di sepanjang jalur rentan terdampak banjir lahan dingin.
Pembangunan sabo dam sangat penting, karena merupakan sistem pengendalian bencana alam yang diakibatkan oleh aliran yang membawa endapan, material vulkanik dan pergerakan tanah sepanjang jalur aliran pegunungan.
“Dan itu harus dikalkulasi secara cermat, berapa buah bendungan sabo dam yang harus dibangun. Pemrov bersama Pemkab dan Pemkot mesti mengkaji dan melakukan penataan dengan kajian yang komprehensif,” tutur Pak Gaus ini
Oleh karena itu, arahan dari Presiden Jokowi harus di jawab sesegera mungkin dengan menyiapkan perencanaan yang matang, termasuk detil anggaran yang tepat serta memastikan rekolasi rumah warga berada di lahan yang aman. Begitu juga dengan pembangunan sabo dam agar dapat dilakukan secara efektif, efisien dan tepat guna.
“Intinya, jadikanlah arahan Presiden Jokowi ini sebagai momentum percepatan penanggulangan bencana dan pembangunan di Sumatera Barat,” pungkas anggota Baleg DPR RI tersebut.
(AL)
