Mendagri Minta Pemko Awasi dan Kontrol Harga Komoditi untuk Tangkal Lonjakan Inflasi

Mendagri Minta Pemko Awasi dan Kontrol Harga Komoditi untuk Tangkal Lonjakan Inflasi
Mendagri Minta Pemko Awasi dan Kontrol Harga Komoditi untuk Tangkal Lonjakan Inflasi

TOPSUMBAR – Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyerukan kepada Pemerintah Kota untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap harga-harga komoditas di pasaran guna mengantisipasi lonjakan inflasi.

Perintah ini disampaikannya dalam sebuah Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi secara virtual yang dipimpinnya.

Hadir dalam rapat tersebut adalah Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Setdako, Dra. Maini, Forkopimda, serta perwakilan OPD terkait, yang berkumpul di Ruang VIP Lantai II Balai Kota pada Senin, 29 April 2024.

Bacaan Lainnya

Data menunjukkan bahwa inflasi nasional pada bulan Maret 2024 mengalami kenaikan sebesar 3,05% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Kenaikan ini, menurut Tito, sebagian besar dipicu oleh momentum Ramadan dan Hari Raya Idulfitri, serta faktor-faktor global lainnya.

“Inflasi dari Februari hingga Maret 2024 mencatat kenaikan sebesar 0,52%, meskipun saat ini inflasi di daerah masih terkendali. Oleh karena itu, Pemda diminta untuk tetap waspada dan terus mengawasi serta mengontrol perkembangan harga komoditas pangan di wilayahnya,” ujar Tito.

Sementara itu, Maini melaporkan bahwa Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada minggu keempat April 2024 di Kota Padang Panjang mengalami penurunan signifikan.

“IPH kita mencatat angka -0.87. Ini adalah angka yang sangat rendah. Komoditas seperti cabai merah, telur ayam ras, dan beras menjadi faktor utama penurunan ini,” ungkapnya.

Dalam konteks ini, Maini menegaskan bahwa sesuai dengan arahan Mendagri, pihaknya bersama OPD terkait akan terus mengintensifkan pengawasan dan pengendalian terhadap harga komoditas-komoditas yang berpotensi menyumbang pada lonjakan inflasi.

Dengan situasi global yang dinamis dan dampak Ramadan serta Idulfitri, langkah-langkah pengendalian harga komoditas menjadi krusial bagi pemerintah daerah guna menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

(AL)

Pos terkait