TOPSUMBAR – Dalam upaya menangani masalah stunting yang meresahkan, Dinas Sosial PPKBPPPA (DSPPKBP3A) melakukan langkah audat dengan menggelar Audit Kasus Stunting (AKS) pada Selasa, 30 April 2024.
Langkah ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor risiko yang menjadi penyebab stunting serta merancang manajemen kasus yang tepat untuk mengatasinya.
Netti Herawati, S.H, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DSPPKBP3A, mengungkapkan bahwa AKS dilakukan dalam dua tahap selama satu tahun.
Tahap pertama dijadwalkan mencapai puncaknya pada bulan Juni, sedangkan tahap kedua akan dilaksanakan pada November 2024.
Kota Padang Panjang sudah memulai tahap Pra AKS pada bulan April dan Mei.
Dalam mini lokakarya kecamatan yang dihadiri oleh Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), data sasaran berisiko stunting telah ditetapkan, di antaranya calon pengantin, ibu hamil, pascasalin, serta balita.
Total sasaran ini tersebar di dua wilayah kerja puskesmas, yaitu Puskesmas Kebun Sikolos dan Puskesmas Gunung di Kota Padang Panjang.
Sebanyak 40 sasaran risiko stunting akan diaudit oleh tim pakar yang terdiri dari berbagai ahli, seperti Tenaga Ahli/Spesialis Anak dr. Yunira Yunirman, S.PA, Tenaga Ahli/Psikolog RT. Srinurhayatini, S.Psi, Tenaga Ahli/Spesialis Kandungan dr. Adriswan, Sp.OG, dan Tenaga Ahli Gizi Hilderia Haloho, S.STRD.
“Hari ini, tim kami sedang melaksanakan AKS di Puskesmas Kebun Sikolos dengan mengaudit 20 sasaran. Namun, hanya sembilan orang yang bisa hadir karena sejumlah orang tua mengalami kendala. Kami akan mereschedule kunjungan pada 2 Mei mendatang,” ungkap Netti.
Hasil sementara dari AKS menunjukkan bahwa dari sembilan balita yang diperiksa oleh tim pakar, lima di antaranya direkomendasikan untuk menjalani pemeriksaan lanjutan di RSUD untuk mendapatkan penanganan medis yang lebih tepat.
Sementara itu, AKS di Puskesmas Gunung dijadwalkan akan dilaksanakan pada 7 Mei dan 14 Mei. Setelah proses audit selesai, sasaran yang berisiko stunting akan diverifikasi oleh penyuluh keluarga berencana (PKB) bersama kader.
“Setelah diverifikasi, sasaran akan langsung diaudit oleh tim pakar dengan mengisi kertas kerja AKS. Jika terdapat sasaran yang berisiko stunting, mereka akan dirujuk ke RSUD untuk mendapatkan penanganan medis yang dibutuhkan,” jelas Netti.
Netti menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mengurangi kasus stunting di Kota Padang Panjang.
“Kami secara rutin mengevaluasi langkah-langkah yang telah diambil dalam menangani kasus stunting, dengan tujuan terus meningkatkan efektivitas sistem dan mencegah terulangnya kejadian serupa di masa yang akan datang,” tambahnya.
(AL)
