TOPSUMBAR – Kabupaten Agam telah mengadakan forum lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna menyusun Rencana Kerja (Renja) tahun 2025.
Forum ini diselenggarakan di beberapa lokasi, termasuk Aula Bappeda, DPRD, dan Aula Dinkes Padang Baru Lubuk Basung, pada hari Senin, 25 Maret 2024.
Pada Aula Dinkes, forum ini menjadi tempat pemaparan dari beberapa OPD yakni, Dinas Pendidikan, Sosial, Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari (Dalduk KB).
Serta Bagian Kesra, dan dihadiri oleh staf Ahli Bupati Bidang SDM, Roza Syafdefianti dan Asisten Pemerintahan Umum, Asril.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) mengawali sesinya dengan memaparkan renja untuk tahun 2025 membutuhkan dana sebesar Rp 690 miliar. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pendidikan dan kebudayaan.
“Kita mengajukan dana tahun 2025 sebesar Rp 690 Miliar. Dana ini akan kita alokasikan untuk kegiatan teknis bidang pendidikan dan kebudayaan,” ujar Taslim.
Kemudian, Dinas Kesehatan juga memaparkan rencana penyediaan fasilitas kesehatan dan sektor non-fisik lainnya.
Sementara Dinas Dalduk KB menyampaikan rencana kerjanya untuk tahun 2025 dengan anggaran sebesar Rp 16,7 miliar dalam pengendalian penduduk dan penanganan isu-isu strategis lainnya.
“Untuk isu stunting adalah isu yang nasional dan perlu kita tangani secara bersama. Saat ini angka stunting di Kabupaten Agam mencapai angka 24,6 %,” tambahnya.
Dalam sesi yang sama, Dinas Sosial juga memaparkan fokus OPD pada bidang sosial dengan anggaran sebesar Rp 6,9 miliar.
“Anggaran untuk Dinas Sosial tahun 2025 mencapai Rp 6,9 Miliar. Dana tersebut akan kita gunakan pada kegiatan rutin dan teknis seperti, Pemberdayaan sosial serta Perlindungan sosial,” ujar Yunilson.
Forum OPD sesi II dilanjutkan dengan penyajian materi dari DPMN dan Kabag Kesra, yang menyoroti isu-isu penting yang perlu ditangani pada tahun 2025.
Tanggapan dari OPD, LKAAM, Bundo Kanduang, dan PKK diharapkan untuk menyempurnakan Renja OPD tahun 2025.
Pada kesempatan tersebut, Ketua LKAAM Nasrial Dt Asalabiah menyoroti pentingnya melibatkan LKAAM dalam Renja OPD.
“Kami siap untuk dilibatkan dalam menjalankan rencana kerja OPD untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Selanjutnya, Kepala Dinas Pol PP/Damkar menyarankan OPD untuk membuat MoU dengan Pol PP pada bidang-bidang yang berkaitan dengan tupoksi.
“Kami mengimbau OPD terkait untuk melakukan MoU pada bidang tertentu. Salah satunya yakni melakukan MoU untuk mengawasi siswa pada jam pelajaran dan menaggulangi kenalan remaja serta pengedaran narkoba di tengah masyarakat,” tambahnya.
Selain itu, LKAAM serta Bundo Kanduang turut menekankan pentingnya pelibatan kedua lembaga tersebut dalam menyukseskan pembangunan.
Asisten III menegaskan bahwa kerja sama antar OPD sangat diperlukan dalam menjalankan rencana kerja tahun 2025.
“Kerja sama dari kita semua sangat diperlukan, karena merupakan bagian utama untuk melaksanakan serta mensukseskan renja. Hal ini agar dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, terkhususnya di Kabupaten Agam,” pungkas Asril.
(HR)
Dapatkan update berita terbaru dari Topsumbar. Mari bergabung di Grup Telegram Topsumbar News Update, caranya klik link https://t.me/topsumbar kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
