TOPSUMBAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bukittinggi Gelar rapat Paripurna Terkait Laporan Kinerja Pertanggung Jawaban (LKPJ) Tahun 2023.
Hantaran LKPJ tersebut disampaikan oleh WaliKota Bukittinggi Erman Safar kepada DPRD Bukittinggi.
LKPJ disampaikan secara resmi dalam rapat paripurna, di Gedung DPRD, Selasa 19 Maret 2024.
Ketua DPRD Bukittinggi, Beny Yusrial, menyampaikan bahwa pengantaran LKPJ Wali Kota kepada DPRD merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Kepala Daerah.
Hal ini dalam upaya menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.
LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada DPRD yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan.
“Laporan tersebut menyangkut pada pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran,” ungkapnya.
Wali Kota Bukittinggi, Erman Safar, melaporkan bahwa dari pendapatan yang diterima Pemerintah daerah, sebagian telah direalisasikan.
Ia melaporkan bahwa Pendapatan Daerah Tahun 2023 dapat direalisasikan sebesar Rp 706,975 miliar, sedikit dibawah target sebesar Rp 733,693 miliar dengan tingkat capaian sebesar 96,368 persen.
Pendapatan Daerah tahun tersebut terdiri dari tiga sumber utama.
Pertama, Pendapatan Asli Daerah (PAD) berhasil terealisasi sebesar Rp 123,113 miliar, sedikit di bawah target sebesar Rp 137,413 miliar, dengan tingkat capaian sebesar 89,59 persen.
Kedua, Pendapatan Transfer berhasil terealisasi sebesar Rp 583,729 miliar dari target sebesar Rp 596,280 miliar, mencapai 98,18 persen dari target tersebut.
Terakhir, Pendapatan lainnya yang sah berhasil terealisasi sebesar Rp 134,012 juta.
“Belanja Daerah terealisasi sebesar Rp 751,240 triliun, sedikit di bawah target sebesar Rp 881,015 triliun, mencapai 92,63 persen. Dengan rincian, belanja operasi dengan anggaran sebesar Rp 721,469 triliun, dan terealisasi sebesar Rp 667,765 triliun, mencapai 92,564 persen. Sementara itu, belanja modal dialokasikan sebesar Rp 79,096 triliun,” ungkapnya.
“Untuk Belanja Tidak Terduga, realisasinya mencapai Rp 849 ribu dari alokasi Rp 1 miliar, dengan capaian 0,08 persen. Sedangkan realisasi belanja transfer, berupa Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi. Realisasinya mencapai Rp 9,451 miliar dari alokasi anggaran Rp 9,451 miliar, mencapai capaian 100 persen. Penerimaan pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya terealisasi 100 persen dari alokasi Rp 77,322 miliar,” tambahnya.
Erman Safar menyatakan bahwa terjadi perubahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023.
Awalnya, APBD ditetapkan sebesar Rp 751,259 triliun, namun setelah perubahan menjadi Rp 733,693 triliun, mengalami penurunan sebesar 2 persen.
Belanja Daerah juga mengalami penurunan, turun sebesar Rp 559,099 miliar dari Rp 722,028 triliun menjadi Rp 721,469 triliun.
Selain itu, Penerimaan Pembiayaan pada tahun 2023 awalnya diproyeksikan sebesar Rp 82,689 triliun.
Namun, hasil audit BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2022 menunjukkan bahwa penerimaan pembiayaan daerah pada Perubahan APBD tahun 2023 telah dipastikan sebesar Rp 77,322 triliun.
Penerimaan ini berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya.
Pada tahun 2023, Kota Bukittinggi memastikan bahwa urusan wajib yang terkait dengan Pelayanan Dasar dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Tingkat keterisian penerapan SPM, yang dicatat dalam aplikasi e-SPM Kemendagri, mencapai angka 97,534.
Hal ini merupakan hasil dari upaya yang dilakukan oleh 8 Perangkat Daerah, antara lain Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan.
Kemudian Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Permukiman, Satpol PP, Dinas Kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Dinas Sosial.
(JA)
Dapatkan update berita terbaru dari Topsumbar. Mari bergabung di Grup Telegram Topsumbar News Update, caranya klik link https://t.me/topsumbar kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
