TOPSUMBAR – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, menggelar rapat koordinasi khusus (Rakorsus) Pengentasan Daerah Tertinggal di Mentawai.
Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah pemerintah pusat, instansi vertikal di Sumbar, Pemprov Sumbar, serta Pemkab Kepulauan Mentawai.
Kegiatan Rakorsus tersebut berlangsung di Aula Kantor Bappeda Mentawai pada Kamis, 29 Februari 2024.
Dalam kesempatan tersebut, Mahyeldi menekankan bahwa pengentasan status daerah tertinggal menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan Sumbar.
“Dengan dukungan yang kuat dari pemerintah pusat, baik dalam hal pendanaan maupun kebijakan strategis, pengentasan daerah tertinggal telah menjadi katalis penting. Hal ini untuk mendorong percepatan pembangunan di Mentawai,” ujar Mahyeldi.
Berdasarkan data dari Indeks Desa Membangun (IDM) pada Tahun 2023, Mentawai saat ini tidak memiliki Desa Sangat Tertinggal. Namun, Terdapat 8 Desa berstatus Tertinggal, 22 Desa berstatus Berkembang, 10 Desa berstatus Maju, dan 3 Desa berstatus Mandiri. Data ini menunjukkan adanya kemajuan dengan peningkatan jumlah desa berstatus maju.
Mahyeldi turut menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat atas pembangunan Bandar Udara Mentawai (BUM) sebagai pengganti Bandara Rokot.
Meskipun pengoperasiannya masih perlu direalisasikan untuk memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi Mentawai.
“Tentu diperlukan kolaborasi dari semua pihak, termasuk Pemkab Mentawai, Pemprov, Pemerintah Pusat, serta instansi vertikal di Sumbar. Ini dilakukan agar kehadiran BUM benar-benar berdampak pada percepatan pembangunan ekonomi, infrastruktur, konektivitas, pelayanan dasar. Kemudian peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta mendukung mitigasi penanggulangan bencana,” tambahnya.
Rakorsus tersebut diharapkan dapat menghasilkan strategi dan rencana aksi yang komprehensif dan nyata. Serta mendukung upaya mengentaskan permasalahan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, termasuk masalah ketertinggalan yang masih melekat pada 8 desa di Mentawai.
“Dengan adanya kerja sama yang baik dari semua pihak, Kami yakin, kita akan sukses mengentaskan status daerah tertinggal. Terkhususnya membawa Mentawai menuju masa depan yang lebih sejahtera,” tambahnya.
Kepala Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI, Robby Kurniawan, menyebutkan bahwa pemerintah pusat senantiasa mendukung peningkatan aksesibilitas di Mentawai.
Pembangunan transportasi di Mentawai merupakan prioritas untuk mendukung potensi destinasi pariwisata, kawasan industri, dan potensi ekonomi lainnya.
“Kemenhub sebelumnya telah menyelesaikan pembangunan Bandara Udara Mentawai (BUM). Namun, masih terdapat bagian yang perlu diwujudkan dalam mengoptimalkan fungsi bandara ini agar dapat terealisasi,” ujarnya.
Menurutnya, pengembangan transportasi di Mentawai merupakan salah satu prioritas Menteri Perhubungan.
Hal ini penting dalam mendukung potensi destinasi pariwisata, kawasan industri, serta sejumlah potensi ekonomi lainnya.
Selain bandara, Kemenhub turut melakukan percepatan pembangunan Pelabuhan di Tuapeijat.
Direktur Penyerasian Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian PDT dan Transmigrasi RI, Rafdinal, mengapresiasi inisiatif Gubernur Mahyeldi dalam menggelar Rakorsus di Mentawai. Hal ini sebagai tindak lanjut arahan Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam Rakor Daerah Tertinggal se-Indonesia yang lalu.
“Sumbar adalah provinsi pertama dan tercepat dalam menindaklanjuti arahan dari Bapak Wakil Presiden, sehingga kami patut mengapresiasi upaya ini,” ucapnya.
Pj Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai, Fernando Jongguran Simanjuntak, juga menyampaikan terima kasih atas perhatian besar dari Pemerintah Pusat dan Pemprov Sumbar untuk Kabupaten Mentawai.
Rakorsus Berdampak di bidang Ekonomi
Kepala Bappeda Sumbar, Medi Iswandi menyebutkan, bahwa pelaksanaan Rakorsus selama tiga hari di Mentawai telah membawa efek secara ekonomi bagi daerah tersebut.
Pelaksanaan Rakorsus selama tiga hari di Mentawai telah memberikan dampak langsung secara ekonomi.
Terdapat lebih dari 200 kamar hotel dan penginapan terisi selama dua malam di Bumi Sikerei tersebut.
“Dampak lainnya seperti belanja konsumsi para peserta dan belanja souvenir yang sangat berdampak pada masyarakat Mentawai,” ujarnya.
Menurutnya, pelaksanaan Rakorsus berlangsung dalam rangka mendukung pengetasan daerah atau desa berstatus tertinggal di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Merupakan bagian dari upaya mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.
“Pada malam pertama, kita telah menggelar rapat internal interval evaluasi selama Februari 2024 di Pemprov Sumbar. Pada hari kedua, berlangsung Rakorsus Pengentasan Daerah Tertinggal. Lalu pada hari terakhir, melanjutkan rapat antar OPD Pemprov Sumbar dengan Pemkab Kepulauan Mentawai,” pungkasnya.
(adpsb/cen)
Dapatkan update berita terbaru dari Topsumbar. Mari bergabung di Grup Telegram Topsumbar News Update, caranya klik link https://t.me/topsumbar kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
