Bahkan, Jokowi mendorong Kementerian BUMN, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa keuangan (OJK) agar bisa merealisasikannya. Lebih lanjut, hal ini dilakukan, lantaran tidak semua UMKM memiliki aset agunan dan kolateral.
“Sehingga, prospek itu harus dilihat, jangan hanya agunannya, tapi juga prospeknya. Kalau prospek bagus, mestinya diberikan kredit,” tutur Jokowi dalam pembukaan Brilianpreneur, Kamis (7/12/2023).
Sementara, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menjelaskan untuk kebijakan ke depan, pihaknya sedang mendiskusikan dengan Kementerian Perekonomian, Kementerian Keuangan hingga Kemenkop UKM.
“Kami (masih terus kaji) dari sisi penjaminan atau istilahnya agunan. Agunan Ini kan bisa dikurangi kalau penjaminannya makin kuat. Nah, ini sedang kita ajukan supaya penjaminan ke depan lebih luas dan size-nya lebih besar agar nasabah makin banyak masuk ke sistem KUR dan ultra mikro,” ujarnya pada awak media.
Sunarso selaku Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menyebut kredit usaha rakyat (KUR) dengan plafon sampai dengan Rp100 juta sudah dilakukan tanpa jaminan. Apabila bank meminta jaminan, sudah dipastikan perbankan bakal mendapat penalti.
“Kalau begitu bagaimana caranya? Ya, diperbanyak aja KUR di bawah Rp100 juta, supaya semuanya nanti tanpa jaminan karena kebijakannya sudah ada,” ungkap Sunarso usai agenda Brilianpreneur.
Menurut informasi dari Bisnis.com, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2023 telah mencapai Rp229,97 triliun kepada 4,12 juta debitur per 30 November 2023.
Jumlah realisasi itu setara dengan 77,42% dari target KUR 2023 yang senilai Rp297 triliun. Target KUR 2023 nasional ini telah mengalami revisi dari Rp400 triliun menjadi Rp297 triliun.
Jika dibandingkan dengan 2022, target KUR nasional mencapai Rp373 triliun dengan realisasi penyaluran KUR nasional di Rp365 triliun Tak ayal, dengan tersisa 1 bulan jelang akhir 2023, penyaluran KUR memasuki periode genting untuk mencapai target. Sejumlah strategi disiapkan pemerintah untuk menggenjot pemberian KUR. (bQx)
