TOPSUMBAR – Sekolah Ramah Anak, yang telah diumumkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya sebagai inisiatif untuk memberikan layanan terbaik kepada anak-anak di dunia pendidikan, tampaknya menimbulkan keraguan.
Meskipun demikian, realitas lapangan masih menunjukkan adanya kejadian perundungan (bullying) terhadap siswa tingkat SD dan SMP negeri.
Dimana pihak sekolah terkadang mengambil keputusan tegas tanpa mempertimbangkan kondisi psikologis anak, bahkan hingga mengeluarkan siswa yang dianggap bermasalah dari sekolah.
Ketika menghadapi kasus-kasus semacam ini, penting bagi pihak sekolah untuk mempertimbangkan konsep sebab dan akibat.
Terutama karena anak-anak berada dalam fase usia yang labil.
Pada Jumat 01 Desember 2023 lalu, Kepala Bidang Pembelajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya, Riwahono, menjelaskan bahwa Program Sekolah Ramah Anak melibatkan kolaborasi dengan Psikolog Pembedayaan Perempuan dan Anak dari Dinas Sosial setempat.
Namun, peran guru bimbingan konseling (BK) di setiap sekolah juga perlu menjadi fokus perhatian.
Siswa yang mengalami masalah seharusnya menjadi prioritas utama bagi guru BK.
Fungsi dan peran guru Bimbingan Konseling sebenarnya mirip dengan psikolog, karena mereka memberikan pelayanan bantuan kepada peserta didik agar dapat mandiri dan berkembang optimal dalam berbagai aspek kehidupan.
Berdasarkan informasi yang diperoleh dari beberapa titik sekolah di Kabupaten Dharmasraya, kasus perundungan (bullying) bagi siswa bermasalah cenderung terjadi di Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya, Bobby Perdana Riza, baru-baru ini menyampaikan kekecewaannya terkait keputusan SMP N 01 Sitiung yang langsung mengeluarkan siswa bermasalah dengan alasan kesepakatan bersama.
Hingga saat ini, media ini terus menggali informasi lebih lanjut untuk menilai sejauh mana keberhasilan Program Sekolah Ramah Anak serta peran guru BK dari beberapa sekolah yang diduga mengeluarkan siswa karena masalah.
(Yan)
