TOPSUMBAR – Pada tahun anggaran 2024, Rancangan APBD Kota Padang mencatat pendapatan daerah sebesar Rp2,530 triliun dan belanja daerah sebesar Rp2,565 triliun, menghasilkan defisit sekitar Rp34,915 miliar.
Defisit tersebut akan ditutupi dengan pembiayaan daerah sebesar Rp45,686 miliar.
Dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Padang yang digelar di gedung Bundar Sawahan pada Kamis (30/11/2023) lalu, Ketua DPRD Kota Padang, Syafrial Kani, memimpin penyampaian pendapat akhir Fraksi-Fraksi terhadap RAPBD Tahun Anggaran 2024.
Meskipun masing-masing Fraksi memiliki beragam saran dan pendapat, namun secara keseluruhan, semua Fraksi menyetujui dan menerima Rancangan APBD Kota Padang untuk tahun anggaran 2024.
Kesepakatan ini kemudian diresmikan melalui penandatanganan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) oleh Wakil Wali Kota Padang Ekos Albar dan Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani di hadapan unsur Forkopimda Kota Padang, Sekda Kota Padang Andree Algamar, para Asisten, kepala OPD, dan camat se-Kota Padang.
Dalam nota keuangan Rancangan APBD 2024, terdapat kebijakan umum belanja daerah yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, termasuk peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan.
Fraksi PAN menyampaikan dukungannya terhadap upaya ini.
Meskipun terdapat penurunan belanja daerah sebesar Rp209,51 miliar atau 8,13% dibandingkan dengan APBD tahun 2023, Fraksi PAN menilai RAPBD 2024 sebagai tonggak penting dalam pelaksanaan RPJMD periode 2019-2024.
Fraksi PAN juga mengapresiasi realisasi program unggulan pemerintah Kota Padang, yang mencapai 122,51 persen hingga November 2023.
Meskipun demikian, Fraksi PKS dan Gerindra menyampaikan beberapa catatan terkait dengan target kemiskinan, pengangguran, dan masalah lingkungan, serta meminta agar Pemerintah Kota Padang lebih fokus dalam menangani permasalahan banjir.
Wakil Wali Kota Padang, Ekos Albar, mengucapkan terima kasih atas dukungan DPRD Kota Padang dalam penetapan APBD 2024.
Ia menegaskan pentingnya harmonisasi dan sinergi antara pemerintah dan legislatif untuk mencapai sasaran pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Wawako juga menekankan bahwa prioritas pembangunan di 2024 akan difokuskan pada sektor pendidikan, perdagangan, pariwisata dan pengembangan UMKM.
Ketua DPRD Kota Padang, Syafrial Kani, mengungkapkan bahwa RAPBD 2024 akan dievaluasi oleh Gubernur Sumatera Barat, dan proses selanjutnya membutuhkan waktu sekitar sebulan hingga penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), agar APBD 2024 dapat efektif dilaksanakan pada awal Januari 2024.
(ADV)
