TOPSUMBAR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Agam mengklarifikasi isu yang beredar mengenai keadaan kas daerah yang disebutkan mengalami defisit atau ‘kosong’.
Klarifikasi tersebut disampaikan merespons berbagai opini yang disampaikan oleh orang di media yang tidak paham manajemen keuangan daerah terkait kondisi keuangan daerah yang kosong dengan berita tanpa konfirmasi dan di luar kaidah-kaedah jurnalistik.
Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Agam, Drs H Edi Busti, MSi saat dihubungi melalui telepon, Selasa (19/12/2023) menyampaikan informasi yang beredar mengenai kas daerah kosong tidak benar dan informasi itu adalah hoax.
“Dalam kenyataannya, cash flow daerah kami tetap terjaga dengan baik. Meskipun menghadapi beberapa keterlambatan realisasi keuangan pusat dan provinsi dan itu hal yang wajar, kami telah mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan kelangsungan keuangan daerah agar tetap seimbang dan dinamis,” ungkap Edi Busti.
Ia menyebutkan saat ini pihaknya masih menunggu kurang salur Dana Alokasi Umum (DAU) untuk gaji P3K dari pusat, DBH sawit serta dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk triwulan 3 dan 4 belum disalurkan ke kasda kab/kota se Sumatera Barat.
“Saat ini saya sedang di Jakarta koordinasi dalam mempercepat pencairan dana kekurangan salur DAU sebesar Rp 43 Milyar, DBH sawit Rp 9,1 milyar serta dana bagi hasil pajak propinsi sebesar Rp.38 Milyar lagi untuk triwulan 3 dan 4,” jelasnya.
Selanjutnya Sekda juga menegaskan, Pemkab Agam berkomitmen untuk terus melakukan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, serta terus mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk memastikan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat terus berjalan.
“Langkah-langkah strategis terus dipersiapkan guna menjaga stabilitas keuangan daerah dan memastikan agar kebutuhan segala pihak tetap terpenuhi,” tegasnya.
Disamping itu, lanjut Sekda dalam menghadapi isu-isu semacam ini, Pemkab Agam juga meminta berbagai stakeholders tidak terpengaruh oleh opini yang sengaja di buat oleh orang dan media yang dalam pemberitaannya tanpa konfirmasi kepada pejabat yang berwenang.
“Hal ini perlu kami sampaikan karena ada pihak-pihak yang sengaja membuat opini kurang bagus terkait Pemerintah Daerah sehubungan juga saat ini merupakan tahun politik,” ujarnya.
“Jika pusat dan provinsi minggu ini menyalurkan seluruh kewajibannya maka beban pembiayaan akan tertutupi dan In Syaa Allah minggu ini dana pusat dan propinsi akan di salurkan,” tutup Sekda.
(AL)
