TOPSUMBAR – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, melakukan seremoni simbolis penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 untuk Provinsi dan 19 kabupaten/kota di Sumbar pada Senin 4 Desember 2023.
Dalam suasana di Auditorium Istana Gubernuran, Gubernur menegaskan bahwa penggunaan DIPA dan TKD 2024 harus sepenuhnya berfokus pada kesejahteraan masyarakat.
“DIPA dan TKD tahun 2024 harus memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Sumbar, terutama dalam pemulihan ekonomi dan peningkatan sektor kesehatan,” ucap Gubernur di hadapan para Bupati, Wali Kota, Kepala Instansi Vertikal, dan Kepala Perangkat Daerah se-Sumbar.
Gubernur menyoroti peran vital Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen kunci dalam mengatasi berbagai tantangan dan potensi guncangan yang dapat mengancam perekonomian masyarakat.
Dia meminta penerima APBN 2024 untuk bekerja keras, bersinergi, dan bahu-membahu dalam pengelolaan APBN untuk mencapai hasil optimal.
“Gunakan dengan optimal sebagai instrumen kebijakan untuk melindungi masyarakat, menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, serta memastikan pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan. Dengan demikian, tujuan pembangunan nasional dapat tercapai, tingkat kemiskinan ekstrem dapat berkurang, angka pengangguran menurun, dan Indeks Pembangunan Manusia meningkat,” katanya.
Gubernur Mahyeldi juga mengajak pimpinan di Satuan Kerja Kementerian dan Lembaga (K/L) untuk menggunakan anggaran dengan disiplin, teliti, efisien, dan efektif, serta menjaga transparansi dan akuntabilitas. Sinergi dengan pemerintah pusat dianggap sebagai hal yang esensial dan perlu terus ditingkatkan.
Ia juga menyampaikan bahwa, perkuat sinergi dan kerja sama antar program dan kegiatan lintas K/L, baik antara pusat dan daerah, pemerintah dan badan usaha.
Ini sesuai dengan arahan Presiden, bahwa Kepala Daerah harus memastikan keselarasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan sasaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024.
Gubernur menegaskan bahwa APBN adalah amanah dari rakyat yang akan dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, Kepala Satuan Kerja, Bupati, dan Wali Kota se-Sumbar diingatkan untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran dan menghindari kesalahan yang dapat merugikan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Mahyeldi juga menandatangani Nota Kesepakatan Sinergi Antara Pemprov Sumbar dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank).
(adpsb/nov)
Dapatkan update berita terbaru dari Topsumbar. Mari bergabung di Grup Telegram Topsumbar News Update, caranya klik link https://t.me/topsumbar kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
