TOPSUMBAR – Setelah rancangan Perda APBD Sumatera Barat tahun 2024 diterima, DPRD provinsi Sumatera Barat menggelar rapat paripurna pada Selasa 31 Oktober 2023.
Rapat ini bertujuan untuk menyampaikan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Sumatera Barat terhadap rancangan Perda APBD tahun 2024.
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat, Irsyad Safar, didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat, Suwirpen Suib.
Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Hansastri, yang mewakili gubernur dan wakil gubernur juga turut hadir.
Irsyad, saat memimpin rapat, menekankan bahwa pandangan umum fraksi merupakan salah satu tahap dalam penyusunan APBD.
Catatan dan masukan dari fraksi-fraksi akan menjadi pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun APBD 2024 bersama DPRD Sumatera Barat.
Irsyad juga menegaskan bahwa penyusunan APBD 2024 harus selesai sebelum 30 November, sesuai dengan peraturan pemerintah pusat terkait penyusunan APBD tahunan.
“Kami berharap pembahasan APBD 2024 dapat dilakukan secara efisien dan efektif, sambil tetap memastikan kebutuhan anggaran dan program terpenuhi sepanjang tahun 2024 sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Irsyad.
Irsyad menambahkan bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan APBD 2024, seperti pendapatan dan Dana Alokasi Umum (DAU).
Program-program yang menjadi target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) juga harus diperhatikan.
Hal ini karena tahun 2024 merupakan tahun ketiga kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur Mahyeldi dan Audi Joinaldy.
Seluruh fraksi DPRD Sumatera Barat telah menyampaikan pandangan umum dalam rapat paripurna tersebut, dengan total 7 fraksi.
Secara garis besar, terdapat beberapa poin yang sama yang disampaikan antara beberapa fraksi, di antaranya adalah perlunya pengoptimalan upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah.
Hal ini dikarenakan APBD provinsi Sumatera Barat masih sangat bergantung pada pajak daerah, terutama pajak kendaraan.
Beberapa fraksi juga meminta pengoptimalan program-program dari kepemimpinan Mahyeldi dan Audi, terutama yang merupakan visi dan misi mereka.
Salah satu contohnya adalah Fraksi Partai Demokrat yang meminta untuk mengevaluasi kembali perkembangan penambahan jalan.
Hal ini karena sudah banyak jalan di Sumatera Barat yang mengalami kerusakan dan perlu diperbaiki.
Juru Fraksi Demokrat, HM. Nurnas, mengatakan bahwa dalam upaya pengoptimalan pendapatan daerah masih banyak aset daerah yang seharusnya bisa dimanfaatkan secara lebih optimal.
Selain itu, pemerintah provinsi perlu berupaya maksimal dalam memaksimalkan komunikasi dengan pemerintah pusat, dengan tujuan untuk mengoptimalkan bantuan dana untuk pembangunan di Sumatera Barat.
Di sisi lain, Fraksi Partai Gerindra menekankan pentingnya upaya optimal untuk mengentaskan kemiskinan. Hal ini karena tingkat kemiskinan di provinsi Sumatera Barat masih dianggap relatif tinggi dan belum sesuai dengan target yang seharusnya tercapai dalam RPJMD.
Ketua Fraksi Gerindra, Hidayat, menyatakan bahwa angka kemiskinan pada tahun 2022 merupakan angka tertinggi dalam 9 tahun terakhir.
Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya yang optimal oleh pemerintah provinsi untuk mengatasi masalah kemiskinan.
Setelah pandangan umum fraksi-fraksi terhadap ranperda APBD 2024 disampaikan, PRJ Sumatera Barat juga akan menggelar rapat paripurna untuk menyampaikan jawaban dari Gubernur terhadap pandangan umum fraksi-fraksi tersebut.
(FKS)
