TOPSUMBAR – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, menghadiri upacara peresmian penggunaan satu unit Kapal Pengawas dan dua unit Kapal Konservasi di Pelabuhan Bungus, Padang, pada hari Minggu 12 November 2023.
Langkah ini diambil untuk meningkatkan kualitas pemantauan, pengendalian, dan pengawasan terhadap kapal perikanan di perairan Sumbar, dengan tujuan mencegah terjadinya aktivitas penangkapan yang melanggar ketentuan dan aturan yang berlaku.
Mahyeldi menjelaskan, “Peran Pemerintah Provinsi Sumbar sangat krusial dalam mengawasi pemanfaatan sumber daya kelautan di Pantai Barat Sumatera. Letak geografis Sumbar yang strategis di tengah-tengah Sumatera, dengan potensi kelautan dan perikanan yang besar, membuat kita harus waspada terhadap potensi praktek penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan aturan.”
Tiga kapal yang diresmikan terdiri dari satu unit Kapal Sailfish, yang memiliki fungsi utama untuk melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pelaku usaha penangkapan ikan agar tidak terlibat dalam illegal fishing, seperti penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dan dapat merusak sumber daya ikan.
Sementara dua unit kapal lainnya, yaitu Chelonia Mydas dan Anemon, ditujukan untuk melakukan monitoring dan pengawasan terhadap kawasan konservasi, guna menjaga keberlanjutan ekosistem di sekitarnya dan memastikan pemanfaatan sesuai dengan zonasi yang telah ditetapkan. Dana untuk ketiga kapal ini dialokasikan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2023.
Gubernur Mahyeldi juga mencatat adanya beberapa kasus tindakan ilegal penangkapan ikan sebelumnya di perairan Sumbar, seperti pelanggaran jalur penangkapan ikan, kelengkapan dokumen kapal yang tidak memadai, dan penggunaan alat tangkap yang dilarang dan merusak (destructive fishing).
Contohnya, di Pasaman Barat, terdapat penggunaan alat tangkap trawl yang diduga dilakukan oleh nelayan dari luar Sumbar.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumbar, Reti Wafda, menyambut baik kehadiran tiga kapal baru ini. Menurutnya, ini akan meningkatkan kekuatan armada pengawas sumber daya kelautan dan perikanan di Sumbar, terutama dengan adanya penetapan zona penangkapan ikan berbasis kuota.
Tujuan utamanya adalah menjaga keseimbangan ekosistem laut dan mendukung perekonomian masyarakat.
“Sebagai daerah maritim, Sumbar harus memiliki sistem pengawasan yang kuat di wilayah perairan, seperti yang diberikan oleh kapal Sailfish. Kerja sama yang sinergis dengan TNI/Polri juga akan terus ditingkatkan untuk menjaga kedaulatan di wilayah perairan Sumbar yang cukup luas,” ungkap Reti.
(adpsb/nov)
Dapatkan update berita terbaru dari Topsumbar. Mari bergabung di Grup Telegram Topsumbar News Update, caranya klik link https://t.me/topsumbar kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
