TOPSUMBAR – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah melakukan Monitoring Implementasi Reformasi Birokrasi (RB) Tematik di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) pada Kamis, 26 Oktober 2023, di Kantor Bappeda Sumbar.
Hadir mewakili Gubernur Mahyeldi, Sekda Provinsi Sumbar, Hansastri, mengungkapkan bahwa pihaknya telah berhasil menerapkan Implementasi RB Tematik di Sumbar.
Konsep RB Tematik diterapkan dengan tujuan menurunkan angka kemiskinan dan stunting, mengendalikan inflasi, meningkatkan iklim investasi, serta mempromosikan penggunaan produk dalam negeri dan penerapan digitalisasi dalam pengelolaan tata pemerintahan.
Hasilnya terbukti positif sejak pertama kali diterapkan pada 2021 hingga triwulan III tahun 2023. Terlihat dari penurunan yang lebih cepat dalam tingkat kemiskinan dan stunting di Sumbar.
“Tingkat kemiskinan Sumbar berhasil ditekan dari 6,63% menjadi 5,82%. Hal yang sama terjadi dalam penanganan stunting, dari 0,91% menjadi 0,77%,” ungkap Sekda Provinsi Sumbar.
Tak hanya itu, Hansastri juga mengakui bahwa tingkat inflasi, penggunaan produk dalam negeri, dan iklim investasi di Sumbar juga mengalami peningkatan yang positif dan terkendali.
“Ini telah mendorong ASN untuk menjadi lebih inovatif, kreatif, dan berbasis digital. Pelayanan pun menjadi lebih cepat dan terukur,” jelasnya.
Hansastri berharap agar Sekretaris Eksekutif Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional Sekretariat Wakil Presiden dapat memberikan rekomendasi penilaian yang terbaik untuk Sumbar sebagai pengakuan atas upaya yang telah dilakukan dalam mengimplementasikan RB Tematik.
Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan dari Kementerian PANRB, Erwan Agus Purwanto, menyatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mendorong penerapan RB Tematik di seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam rangka mengatasi kemiskinan, meningkatkan investasi, mendorong digitalisasi administrasi pemerintahan, serta mendukung program-program prioritas presiden dan wakil presiden.
Erwan menyampaikan bahwa ini adalah bukti nyata dari komitmen kita untuk mempercepat reformasi birokrasi di Indonesia.
Turut hadir dalam acara ini Staf Khusus Wakil Presiden Gatot Prio Utomo, Kepala Bappeda Sumbar, Medi Iswandi, Asisten Deputi Bidang Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Reformasi Birokrasi Agus Uji Hantara, serta sejumlah Kepala OPD di lingkup Pemprov. Sumbar beserta jajaran.
(adpsb/Busan)
