TOPSUMBAR – Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin memberikan penghargaan kepada Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, atas kinerjanya yang sangat luar biasa dalam membangun daerah tertinggal.
Penghargaan itu diserahkan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Afimasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT) di Swiss-Belhotel Silae Palu, Sulawesi Tengah, pada Selasa-Rabu (3-4 Oktober 2023).
Gubernur Mahyeldi menyatakan rasa syukurnya, menyebut penghargaan ini sebagai hadiah ulang tahun Sumatera Barat yang ke-78.
Ia menekankan bahwa penghargaan ini merupakan bukti nyata dari komitmen dan kerja keras Pemprov Sumbar, bersama-sama dengan Bupati dan Wali Kota se-Sumbar, dengan dukungan penuh dari Pemerintah Pusat dalam mempercepat pembangunan desa/nagari tertinggal.
Dalam kesempatan ini, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menugaskan Gubernur Mahyeldi untuk mewakili Gubernur se-Indonesia dalam membacakan Ikrar Pembangunan Desa/Nagari Tertinggal.
Kinerja dalam mengentaskan nagari/desa tertinggal dalam dua tahun terakhir sangat memuaskan. Data IDM (Indek Desa/Nagari Membangun) tahun 2021 mencatat ada 3 nagari/desa dengan status sangat tertinggal, namun pada tahun 2023, tidak ada lagi yang berstatus sangat tertinggal, atau mengalami penurunan sebesar 100 persen.
Pada tahun 2021, terdapat 35 nagari/desa dengan status tertinggal. Pada tahun 2023, jumlahnya berkurang menjadi 25 atau mengalami penurunan sebesar 29%.
Jumlah desa berkembang pada tahun 2021 sebanyak 415, yang berhasil berkurang menjadi 298 pada tahun 2023 atau turun sebesar 28,19%.
Desa/nagari yang berhasil ditingkatkan statusnya menjadi desa/nagari maju dan mandiri juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2021, desa/nagari maju berjumlah 399 dan pada tahun 2023, jumlahnya meningkat menjadi 486 atau mengalami kenaikan sebesar 21,80%.
Namun yang paling mengesankan adalah peningkatan desa mandiri, di mana pada tahun 2021 hanya terdapat 76 desa/nagari mandiri, namun pada tahun 2023 angkanya meningkat secara signifikan menjadi 226 desa mandiri atau meningkat sebesar 197,37%.
Sebelumnya, dalam Rakor Nagari Tertinggal di Sumbar pada akhir Agustus lalu, Gubernur menegaskan bahwa Pemprov Sumbar bertekad untuk menghilangkan status tertinggal dari 25 desa/nagari di Sumbar pada tahun 2024.
Ia juga meminta semua pihak untuk bekerja sama agar seluruh desa/nagari di Sumbar dapat mencapai status desa maju dan mandiri.
“Bung Hatta pernah mengatakan bahwa berapa pun terangnya Obor di Monas, tetap tidak akan bisa menerangi seluruh Indonesia. Oleh karena itu, kita bertekad untuk menyalaakan lilin di seluruh nagari/desa di Sumbar.
Artinya, tidak akan ada lagi nagari/desa tertinggal di Sumbar dengan terus memenuhi kebutuhan SDM, fasilitas kesehatan, pendidikan, serta akses internet,” tambah Gubernur.
Rakornas Afirmasi PPDT di Palu ini dilaksanakan untuk mendukung terlaksananya Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAN-PPDT) Tahun 2023, sesuai dengan Keputusan Presiden (Kepres) No.27 Tahun 2022. Kegiatan ini juga merupakan bentuk apresiasi kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah atas upaya pengentasan daerah tertinggal.
Dalam kegiatan yang dibuka oleh Wapres RI Ma’ruf Amin tersebut, diberikan penghargaan kepada tiga Menteri, dua Gubernur, dan satu Bupati Daerah Tertinggal, yang dinilai telah bekerja sangat luar biasa dalam pelaksanaan program PPDT. Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah Kementerian/Lembaga terkait, 15 Gubernur, 62 Bupati, serta Bupati dan Wali Kota se-Sulawesi Tengah.
(adpsb)
