TOPSUMBAR – Madrasah swasta memiliki fleksibilitas lebih besar dalam menggabungkan sains dan agama dalam kurikulum pembelajarannya, karena tidak terikat penuh dengan kurikulum nasional.
Saat ini, masyarakat sangat berminat dengan pola pembelajaran seperti ini, terutama bagi 30 persen warga Sumbar yang mampu membayar untuk pendidikan berkualitas bagi anak-anak mereka,” ujar Mahyeldi di Padang, pada tanggal 1 Oktober 2023.
Gubernur Mahyeldi berpendapat bahwa madrasah swasta di Sumbar seharusnya memaksimalkan peluang untuk memberikan keunggulan yang berbeda dari sekolah lain, termasuk dengan meningkatkan kompetensi para pengajar dalam bidang sains dan agama.
“Status sebagai sekolah swasta sebenarnya memberikan keunggulan tersendiri, karena tidak ada batasan untuk memanfaatkan potensi orang tua siswa dalam pengembangan sekolah,” tambah Mahyeldi.
Ia juga menyebutkan bahwa saat ini banyak orang tua yang rela mengeluarkan biaya tinggi demi pendidikan berkualitas bagi anak-anak mereka. Menurut Mahyeldi, sekitar 30 persen warga di Sumbar memiliki pemikiran serupa dan memiliki kemampuan finansial yang cukup baik.
“Jadi, tidak perlu khawatir menjadi sekolah dengan biaya relatif tinggi, selama kualitasnya terukur dan terjaga,” tegas Mahyeldi.
Mengenai PW PGMNI Sumbar, Gubernur Mahyeldi berharap agar organisasi tersebut dapat lebih bersinergi dengan pemerintah daerah, terutama dalam upaya pengembangan mutu pendidikan di Sumbar.
“Kami sangat serius dalam hal pendidikan di Pemprov Sumbar. Saat ini, sekitar 30 persen dari APBD Sumbar tahun 2023 dialokasikan untuk sektor pendidikan. Di tingkat nasional, sekitar 20 persen APBN juga diarahkan untuk pendidikan,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum PB PGMNI, Heri Purnama, mengungkapkan bahwa pelantikan PW PGMNI di Sumbar merupakan pelantikan ke-13 dari 32 provinsi yang telah memiliki cabang PGMNI di Indonesia.
“Organisasi ini hadir untuk memperjuangkan nasib guru Madrasah di Indonesia, dan saat ini, kita telah hadir di 32 provinsi di Indonesia,” tambahnya.
Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, Hendri Pani Dias, menyebutkan bahwa saat ini terdapat 1.286 Madrasah yang tersebar di 19 kabupaten dan kota di Sumbar.
Dari jumlah tersebut, hanya 200-an yang memiliki status negeri, sisanya adalah swasta. Oleh karena itu, pihaknya membutuhkan dukungan dari berbagai pihak untuk pengembangan madrasah.
“Karena itu, kami di Kanwil Kemenag mengakui bahwa kami tidak bisa bergerak sendiri dalam mendukung pengembangan semua Madrasah di Sumbar. Kami membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, terutama dari Pemprov Sumbar,” ungkap Hendri Pani.
Ia menambahkan bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 30 tahun 2022, Pemerintah Daerah juga bisa memberikan bantuan berupa dana hibah kepada Madrasah.
Menurutnya, hal ini dapat menjadi landasan bagi daerah untuk berperan lebih aktif dalam pengembangan Madrasah di Sumbar.
Pengurus inti PW PGMNI yang dilantik dalam kesempatan tersebut adalah Amrizon sebagai Ketua Umum PW PGMNI Sumbar, Fajrio sebagai Sekretaris Umum, dan Suhandis sebagai Bendahara Umum.
(adpsb)
