TOPSUMBAR – Sekretaris Daerah Kabupaten Agam, Drs. Edi Busti MSi, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Agam yang diwakili Bupati Agam.
Rapat tersebut berlangsung di aula kantor DPRD setempat pada Senin 9 Oktober 2023.
Ketujuh fraksi yang hadir adalah Fraksi Partai Gerindra, Golkar, PPP, PAN, Demokrat-Nasdem, PKS, serta PBB Hanura-Berkarya.
Masing-masing fraksi memberikan masukan penting terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Agam tahun 2024. Beberapa poin utama yang disampaikan meliputi beberapa hal diantaranya,
Meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengurusi pendapatan untuk melakukan peninjauan ulang terkait kebijakan nilai pajak bumi dan bangunan.
Disarankan untuk membentuk panitia atau tim khusus yang bertugas melakukan pemetaan tarif pajak bumi dan bangunan berdasarkan nilai ekonomi wilayah serta menetapkan tarif yang sesuai dengan perekonomian setempat.
Pentingnya mempertimbangkan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah sebagai dasar bagi bupati dalam menetapkan target tahun 2024. Dalam penyusunan RAPBD tahun 2024, wilayah-wilayah yang berjarak jauh dari pusat pemerintahan seperti Palupuh, Malalak, dan Palembayan harus mendapatkan perhatian khusus, terutama terkait sarana perhubungan jalan, jalan lingkar, dan jalan usaha tani.
Mendorong pemerintah daerah untuk proaktif dalam menyusun program strategis dalam pengembangan sektor-sektor unggulan. Hal ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.
Menekankan pentingnya memfokuskan APBD tahun 2024 pada kualitas pendidikan, kesehatan, pertanian, UMKM, pariwisata, dan infrastruktur, sebagaimana yang telah diarahkan dalam RPJMD 2021 – 2026.
Mengajak pemerintah daerah untuk meningkatkan sosialisasi terkait pembayaran pajak guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak.
Menyuarakan perlunya pengendalian ketat dalam penyusunan APBD tahun 2024 untuk memastikan terciptanya pemerataan pembangunan, baik dalam bentuk fisik maupun nonfisik.
Diperlukan perencanaan dan pengawasan yang baik, serta pelaksanaan yang maksimal, agar kualitas pekerjaan dapat terwujud dan memberikan manfaat sesuai dengan prioritas.
Untuk meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah, disarankan agar pemerintah daerah menciptakan inovasi-inovasi terbaru dalam peningkatan PAD yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
