TOPSUMBAR – Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, menerima dua penghargaan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Penghargaan ini diberikan sebagai pengakuan atas kontribusi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam mewujudkan pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) melalui pemanfaatan layanan jaringan intra pemerintah dan layanan mail multidomain.
Kedua penghargaan ini diserahkan secara langsung oleh Wakil Menteri Kominfo RI, Nezar Patria, dan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Samuel Abrijani, dalam rapat koordinasi nasional Kementerian Kominfo dengan tema “Kolaborasi Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik” yang diadakan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2023.
Nezar Patria mengungkapkan bahwa penguatan integrasi dan interoperabilitas dalam arsitektur SPBE nasional akan memberikan dorongan signifikan dalam percepatan implementasi SPBE di seluruh Indonesia. Implementasi SPBE harus berfokus pada keterpaduan, kesinambungan, efektivitas, dan interoperabilitas.
“Untuk mempercepat implementasi SPBE, kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah harus ditingkatkan, dengan menghilangkan kepentingan sektoral dan memastikan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang terlatih untuk berpartisipasi,” ujar Nezar.
Gubernur Mahyeldi menyampaikan komitmen Sumatera Barat dalam mewujudkan pemerintah digital yang terhubung dari tingkat pusat hingga nagari.
Mahyeldi juga menegaskan bahwa teknologi harus diadopsi sebagai bagian dari perjalanan menuju Indonesia Emas 2045, dan hal ini memerlukan perhatian terhadap komitmen pemerintah daerah, ketersediaan jaringan, dan pengembangan SDM.
SPBE bertujuan menciptakan pemerintah yang cerdas dengan memberikan layanan publik yang kompleks secara baik, efektif, dan efisien. Rakornas diadakan untuk membangun sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan SPBE.
Sebagai informasi, berdasarkan indeks penilaian internasional tahun 2020 dalam bidang pemerintah elektronik (SPBE), Indonesia berada di peringkat ke-88. Namun, pada tahun 2022, peringkat Indonesia dalam penilaian internasional terkait penerapan pemerintah elektronik meningkat ke peringkat 37.
(Diskominfotik Sumbar)
