TOPSUMBAR – Pada Selasa 17 Oktober 2023, Pemerintah Kota Pariaman memperoleh penghargaan sebagai Instansi Terbaik Pertama dalam Pemanfaatan Mail Multidomain di tingkat Pemerintah Kota tahun 2023.
Penghargaan ini diserahkan dalam rapat koordinasi nasional di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) RI, yang berlangsung di Hotel Mulia Jakarta.
Wakil Menteri Kementerian Komunikasi dan Informatika, Nezar Patria, secara penuh bangga menyerahkan penghargaan ini kepada perwakilan dari Kota Pariaman.
Dalam kesempatan ini, perwakilan Kota Pariaman diwakili oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman, yaitu Sekretaris Dinas, Riky Falantino.
Menurut Riky Falantino, pencapaian ini adalah buah dari dedikasi dan kinerja luar biasa dari Pemerintah Kota Pariaman melalui Dinas Kominfo Kota Pariaman yang mendapat pengakuan di tingkat nasional.
Dia juga menyampaikan terima kasih atas dukungan dan kerjasama antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Pariaman.
Riky Falantino menambahkan, “Saat ini, Diskominfo Kota Pariaman terus berupaya menggalakkan implementasi digitalisasi di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman, dan berusaha menjadi inovator daerah dalam pengembangan sistem digitalisasi berbasis elektronik.”
Pemanfaatan Multidomain adalah layanan untuk berkirim surat berbasis elektronik, serupa dengan layanan Mail.go.id, yang memungkinkan komunikasi antar kementerian, lembaga, dan pemerintah lainnya secara nasional.
Wakil Menteri Kementerian Komunikasi dan Informatika, Nezar Patria, menegaskan bahwa kolaborasi dan sinergi adalah kunci utama dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
“Impelmentasi SPBE, sesuai dengan amanat Perpres SPBE, harus dilaksanakan dengan mengutamakan beragam prinsip, termasuk keterpaduan, kesinambungan, efisiensi, serta interoperabilitas. Oleh karena itu, kolaborasi dan sinergi menjadi hal yang sangat penting dalam implementasi SPBE yang terpadu,” jelasnya.
Kementerian Kominfo siap berkolaborasi dengan kementerian, lembaga, serta para pemangku kepentingan terkait untuk menyelenggarakan SPBE dan menghadirkan kebijakan penunjang pelaksanaan SPBE sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.
(Zaituni)
