TOPSUMBAR – DPRD Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Daerah dan masyarakat mengungkapkan rasa terima kasih dan apresiasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas upaya-upaya pencegahan korupsi yang telah dilakukan di Sumatera Barat.
Kehadiran KPK ke Sumatera Barat dianggap sebagai peluang untuk memberikan pencerahan kepada semua pihak terkait dan untuk menyosialisasikan program-program dan kegiatan KPK.
Namun ada kekhawatiran terkait kunjungan KPK ke Sumatera Barat.
Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Supardi, mengungkapkan kekhawatiran terkait kehadiran KPK. Dia menekankan pentingnya transparansi dan pemberitahuan terkait operasi KPK.
Kehadiran KPK yang diam-diam dan dirahasiakan dapat mengindikasikan tindakan penindakan, yang seringkali disebut sebagai operasi tangkap tangan (OTT). Artinya, mungkin ada indikasi kasus korupsi yang menjadi target operasi KPK.
Supardi juga mengingatkan tentang aspirasi masyarakat dan cita-cita reformasi pada tahun 1998 untuk mewujudkan pemerintahan tanpa korupsi. Hal ini mengarah pada pembentukan KPK sebagai lembaga baru untuk memerangi korupsi.
Supardi menyerukan kepada semua pihak dan stakeholder di daerah untuk memperbarui komitmen mereka dalam menjalankan tugas pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dia menyebutnya sebagai pekerjaan bersama dan meminta kontribusi aktif dari semua pihak untuk mencapai cita-cita reformasi.
Menghindari Kesalahan Masa Lalu
Mengingat kejadian masa lalu yang melibatkan kasus “korupsi berjemaah” yang mengenai anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Supardi mengingatkan akan pentingnya komunikasi yang bijak dalam penyusunan kebijakan dan implementasinya.
“Kesalahan, apakah disengaja atau tidak, yang menyebabkan kerugian negara atau daerah, tetap harus dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Supardi juga berharap bahwa kehadiran KPK pada Jumat 13 Oktober 2023 akan memberikan pencerahan tentang potensi rawan korupsi di lingkungan DPRD dan di seluruh wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
Untuk itu, Pemerintah Daerah dan masyarakat Sumatera Barat menyambut kedatangan KPK dengan rasa terima kasih dan apresiasi atas upaya pencegahan korupsi.
Namun, mereka juga mengingatkan akan pentingnya transparansi dalam tindakan KPK dan berharap bahwa kehadiran lembaga tersebut akan membantu mewujudkan cita-cita reformasi pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.
Acara sosialisasi Antikorupsi untuk DPRD, DPD, DPW partai politik di Provinsi Sumatera Barat dihadiri langsung Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK RI, Amir Arif.
Sebelumnya, KPK menghadiri pembukaan agenda Roadshow Bus KPK Tahun 2023 di Sumbar pada Kamis (12/10/2023).
Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Wawan Wardiana, menjelaskan bahwa Roadshow Bus KPK telah berlangsung sejak 5 Oktober dan akan berakhir pada 15 Oktober 2023 mendatang.
Kegiatan ini mengusung tema ‘Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi’ dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, termasuk legislatif/anggota DPRD, ASN, pelajar, dan mahasiswa di Sumbar.
(HT)
