PKL Mengamuk dan Menolak Direlokasi
Kericuhan yang terjadi pada 16 September 2023 adalah salah satu contohnya. Dalam kericuhan tersebut, seorang PKL mengamuk dan menolak barang-barang mereka untuk berdagang disita petugas. Bahkan, sempat terjadi tarik menarik antara pedagang dan petugas, bahkan ada yang melempar petugas pakai air.
Kericuhan yang terjadi antara PKL Pantai Padang dengan pemerintah ini menjadi masalah yang kompleks. Pemerintah perlu mencari solusi yang tepat untuk mengatasi masalah ini, agar tidak terjadi kericuhan lagi di masa depan.
Penertiban ini tentu upaya pemerintah untuk meningkatkan kebersihan pantai. Pemerintah Kota Padang rutin melakukan pembersihan pantai untuk menjaga kebersihan dan keindahan Pantai Padang. Upaya-upaya tersebut telah membuahkan hasil yang positif. Pantai Padang kini menjadi destinasi wisata yang lebih bersih, rapi, dan nyaman. Hal ini terbukti dari peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Pantai Padang.
Bukti dari penertiban PKL juga berdampak positif dari pembenahan Pantai Padang, hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah wisatawan. Sejak dilakukan pembenahan, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Pantai Padang meningkat secara signifikan.
Kunjungan wisatawan meningkat tentu perekonomian masyarakat sekitar juga akan naik. Pembenahan Pantai Padang juga berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat sekitar. Untuk itu meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan terus dilakukan agar target Pantai Padang menjadi destinasi wisata kelas dunia tercapai.
Pemerintah Kota Padang kembali melakukan langkah besar dengan menggelar operasi penertiban di kawasan wisata Pantai Cimpago baru-baru ini. Dibalik langkah yang bertujuan meningkatkan keindahan dan kenyamanan tersebut, tersembunyi cerita panjang para pedagang kaki lima (PKL) yang berharap nasib lebih baik di tengah kebijakan.
Langkah tegas Pemko diawali dengan operasi yang dikepalai oleh Rozaldi Rosman, Kabid Trantibum, dan didampingi Rio Ebu Pratama, Kabid P3D Satpol PP Kota Padang. Dilansir dari Humas Satpol PP Padang, 53 PKL yang semula mendominasi pesisir pantai, sejumlah diantaranya kini harus menerima surat teguran. Meski demikian, masih ada segelintir PKL yang mempertahankan posisi mereka.
Tak lama setelah aksi penertiban, suara kritik datang dari M Sidik, salah satu warga Padang. Sidik menyuarakan kekhawatiran atas nasib PKL pasca-penertiban serta urgensi penerangan di lokasi untuk menjamin keamanan.
“Kami memahami pentingnya penertiban, namun para PKL juga membutuhkan sumber penghidupan. Apakah Pemko sudah menyiapkan lokasi relokasi untuk PKL? Jika belum, hal ini bisa diartikan bahwa Pemko mengabaikan kesejahteraan rakyatnya. Selain itu, apakah lokasi yang disiapkan sudah dilengkapi dengan penerangan malam hari? Kekhawatiran kami, tanpa penerangan yang memadai, lokasi tersebut bisa menjadi tempat yang rawan tindak kriminal.” Katanya.
