TOPSUMBAR — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) merespon tudingan banyak pihak yang mengatakan Gubernur Mahyeldi lamban dalam menyikapi aksi unjuk rasa terkait rencana pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) dari masyarakat Nagari Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat.
Disebutkannya, akibat itu terjadi demonstrasi maraton selama sepekan terakhir di halaman Kantor Gubernur Sumbar, yang berujung pemulangan pada Sabtu (5/8) kemaren oleh petugas kepolisian.
Menyikapi tudingan itu, Asisten Administrasi Umum Setda Prov. Sumbar Andri Yulika mengatakan, apa yang dilakukan Gubernur telah sesuai dengan kaidah yang berlaku dan tudingan semacam itu tidak berdasar.
Pendemo Hanya Ingin Bertemu Gubernur Sumbar
Dijelaskannya memang diawal aksi senin (31/7) lalu, Gubernur berhalangan hadir karena sedang berkegiatan di luar kota, namun ia menegaskan saat itu telah ada perwakilan yang ditunjuk untuk menerima aspirasi pendemo dan banyak upaya yang telah dilakukan untuk menyelesaikan itu semua.
“Artinya, disitu telah jelas tergambar bahwa tidak ada keengganan dari Gubernur untuk menerima aspirasi masyarakatnya,” tegas Andri Yulika.
Selanjutnya ia menerangkan, perwakilan dari Pemprov Sumbar itu ditolak, massa hanya ingin bertemu langsung dengan Gubernur.
Kemudian, pada Selasa (1/8) pihak Pemprov Sumbar dengan masyarakat pendemo menyepakati untuk mengutus 16 orang perwakilannya bertemu dan berdialog langsung dengan Gubernur pada Rabu (2/8) siang di Lantai 2 Kantor Gubernur.
“Ternyata, kesepakatan itu dilanggar. Pihak pendemo tidak mau mengutus perwakilan. Mereka minta ditemui Gubernur ke jalan,” ungkap Asisten Administrasi Umum Setda Prov. Sumbar.
Ada Massa Tandingan
Disamping itu, pada saat bersamaan, Rabu (2/8) juga sedang berlangsung aksi damai dari kubu yang berbeda. Kubu yang baru itu mengaku sebagai anak nagari asli Air Bangis dan mendukung PSN dan menggelar aksi di lokasi yang sama dengan pendemo sebelumnya, dalam dialog dengan gubernur kubu ini menjelaskan muasal terjadi perambahan pada kawasan hutan produksi milik negara yang menjadi titik pangkal permasalahan ini.
“Akhirnya, yang bersedia berdialog dengan Gubernur adalah perwakilan peserta aksi yang mendukung rencana PSN, tanpa dihadiri oleh kubu yang menolak PSN ,” jelas Andri Yulika.
Andri menyebut, sore itu Gubernur terniat untuk menemui peserta aksi yang menolak PSN di halaman Kantor Gubernur. Tapi urung dilaksanakan karena pertimbangan keamanan oleh pihak Polresta Padang.
“Meskipun berjalan alot, negosiasi tetap diupayakan, Sekda Prov Sumbar turun langsung kelapangan membujuk pengunjukrasa agar bersedia menunjuk perwakilan untuk berdialog dengan Gubernur, itu berlangsung sampai menjelang magrib, tapi tetap ditolak,” ungkapnya.
Kemudian pada kamis subuh (3/8), Gubernur sholat berjamaah di Masjid Raya Sumbar dan berdialog langsung dengan peserta aksi. Kebetulan Masjid tersebut merupakan lokasi peristirahatan seluruh pendemo yang menyampaikan tuntutan.
“Saat dialog tersebut, berbagai aspirasi dari masyarakat telah diterima dan dijawab oleh Gubernur,” tegas Andri Yulika.
Gubernur Sumbar Menolak Penandatanganan Dokumen dari Pendemo Air Bangis
Ia menuturkan, setelah dialog itu Gubernur sempat dihadang dan dipaksa untuk menandatangani sebuah dokumen oleh sekelompok orang, tapi itu ditolak atas pertimbangan ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
“Gubernur itu tidak bisa sembarangan menandatangani sebuah dokumen. Apalagi terkait kebijakan yang bukan menjadi kewenangannya. Semuanya harus berpedoman pada aturan,” kata Andri Yulika.
Setelah itu Sabtu (5/8) upaya negosiasi dan dialog kembali dilakukan Gubernur dan Kapolda dengan mengundang kembali perwakilan pengunjukrasa ke Kantor Gubernur, syukurnya permintaan itu diterima.
Meskipun dialog berhasil terlaksana, tapi tetap itu tidak membuahkan hasil, karena perwakilan pengunjukrasa terus ngotot agar seluruh tuntutannya bisa dikabulkan.
“Salah satu yang menjadi tuntutan mereka adalah masyarakat yang melakukan tindakan pidana perambahan dan penguasaan hutan produksi bisa dibebaskan polisi, itu kan tidak bisa sesederhana itu,” jelas Andri Yulika.
Menurutnya, siapapun itu harus menghormati dan taat pada hukum. Ia mengajak masyarakat untuk tidak mengalihkan inti masalah dari permasalahan hukum (perampasan hutan produksi) menjadi usulan kebijakan PSN kepada pemerintah pusat, menurutnya itu tidak elok.
Pengunjukrasa Asal Air Bangis Pasaman Barat Dipulangkan
Hingga kemudian, imbauan dari Pemkab Pasaman Barat dan petugas keamanan agar pengunjukrasa segera menghentikan aksinya dan kembali ke daerah asal tidak diindahkan. Terpaksa petugas mengambil tindakan terukur dan memulangkan mereka menggunakan kendaraan yang telah disiapkan Pemprov Sumbar dan Pemkab setempat.
“Melihat kronologis demikian. Saya berharap semua pihak bisa memahami dan saling menahan diri, menahan ego, serta jangan ada lagi ada komentar yang bernada tuding menuding. Kasihan masyarakat,” harap Andri Yulika.
Ia menegaskan, Gubernur dan segenap aparatur di lingkup Pemprov Sumbar tidak ada yang berniat menzalimi masyarakatnya. Dikatakannya, aspirasi masyarakat sudah disampaikan dan pemerintah pun telah mendengarkan, kemudian masyarakat juga telah kembali ke rumah masing-masing, ia mengajak semua pihak mari kembali bekerja dan beraktivitas, pemerintah daerah akan memikirkan langkah dan kebijakan terbaik demi kesejahteraan masyarakat nantinya.
Kemudian Ia juga berharap seluruh unsur bisa mendukung dan mempercayai proses hukum yang sedang berjalan di kepolisian dan Pemprov akan memfasilitasi penyelesaian permasalahan permasalahan lainnya di luar masalah hukum yang telah disampaikan masyarakat kepada Gubernur Sumbar.
(Han/adpsb)
