Hingga saat ini, tidak dirasakan dampak “positif” dari 400 tim bayangan diluar kementrian yang disebut-sebut memiliki kedudukan hampir setara dengan direktur jendral yang diposisikan sebagai rekan bertukar fikiran dalam mendesain produk pendidikan Indonesia oleh kementrian Pendidikan itu sendiri dalam pemaparannya di markas besar PBB.
Tidak selesai dengan itu saja, rangkaian panjang permasalahan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2021-2022 tidak dilaporkan oleh Kementrian, dimana dalam rapat bersama Anggota X DPR RI Anita Jacoba berkali-kali menyampaikan permintaan laporan anggaran dana APBN tersebut kepada Kementrian Pendidikan, Nadiem Makarim.
Anita juga menambahkan pertanyaan apakah dana tersebut telah digunakan secara bertanggung jawab atau tidak.
Diberikan contoh terkait dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dana Bantuan Operasional Paud (BOP), tidak terdistribusi dengan baik, pasalnya masih banyak gihak guru yang mengeluh dikarenakan tidak mendapatkan honor atau gaji mereka sesuai dengan kebijakan yang ada.
Anita juga menyebutkan bahwa tidak ada kejelasan data yang diberikan oleh kementrian pendidikan terkait dengan dana tersebut.
Tunjangan khusus guru di daerah terpencil juga menjadi list penting bagi kementrian pendidikan untuk lebih diperhatikan lagi, banyak curhatan-curhatan guru honorer yang mengatakan bahwa marwah guru di Indonesia sudah tercoreng dan tidak lagi dihormati sebagaimana mestinya.
Anita Jacoba menyuarakan dengan tegas permintaan guru-guru honorer khususnya di daratan Sumba dan daratan Timur untuk sesekali didengar dan direalisasikan keluh kesahnya.
Urgensi lainnya di dunia pendidikan Indonesia, tidak hanya berakhir di teriakan para guru honorer yang disulitkan oleh berbagai kebijakan yang tidak jarang, malah semakin menyulitkan posisi guru honorer itu sendiri, kebobrokan ini menjalar hingga ke ranah pemuda yang seharusnya dapat menempuh pendidikan tanpa dihantui ketakutan akan besarnya biaya pendidikan.
Pengadaan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang telah diluncurkan sejak tahun 2014, nyatanya tidak memberi angin segar bagi para pengenyam pendidikan di Indonesia, pasalanya kartu yang seharusnya menjadi salah satu upaya yang dapat meringankan beban biaya pendidikan bagi siswa kurang mampu malah dibatasi dengan quota pendaftar. Anita Jacoba kembali mempertanyakan kepada Nadiem Makarim terkait pengadaan Kartu Indonesia Pintar ini.
“Tau gak pak menteri, kira-kira berapa banyak mahasiswa miskin yang belum dapat KIP, pak menteri tau gak?” pungkasnya.
Berkali-kali anggota DPR menekankan kepada Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, riset dan teknologi Indonesia untuk memperhatikan sebaran KIP agar dapat menyentuh seluruh masyarakat miskin yang benar-benar membutuhkan keringanan terkait biaya pendidikan.
Sudah sembilan tahun sejak dibentuknya Kartu Indonesia Pintar, seharusnya sudah semakin banyak siswa kurang mampu yang dapat disentuh dan merasakan KIP Kuliah, akan tetapi kenyataannya masih banyak yang belum mendapatkan karena rumitnya proses dan peraturan yang diberlakukan.
Kartu Indonesia Pintar yang mana seharusnya dapat mencerdaskan siswa-siswi indonesia, sesuai dengan peruntukannya yaitu bantuan yang bertujuan dapat memberikan keringanan beban pendidikan untuk siswa-siswi kurang mampu di tanah air.
