TOPSUMBAR – Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim, diamuk oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Nadiem Makarim dikritik habis-habisan oleh Anita Jacoba, pada rapat bersama Komisi X DPR RI pada 2022 lalu, terkait dengan pernyataan Nadiem Makarim soal 400 Tim bayangan diluar kementrian yang digadang-gadangkan dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia lewat inovasi teknologi.
Nadiem sendiri mendapatkan apreasiasi yang tinggi saat menyampaikan perihal tim bayangan di markas besar PBB di New York, Amerika Serikat.
Berbeda dengan itu Anita Jacoba, selaku Anggota DPR RI menganggap Nadiem tidak pantas mendapatkan tepuk tangan dari Indonesia, pasalnya belum terlihat dampak positif yang diberikan oleh ke 400 tim bayangan tersebut pada kemajuan pendidikan di Indonesia, seperti yang dipaparkan oleh Nadiem.
Adapun permasalahan pendidikan di Indonesia masih sangat banyak dan perlu diperhatikan dengan seksama. “Kenyataan di Indonesia itu sangat berbeda dengan apa yang bapak menteri paparkan di PBB sana” kata Anita Jacoba tegas.
Didalam rapat tersebut, Anita Jacoba mengangkat beberapa persoalan terkait dengan dunia pendidikan saat ini, yang dianggap belum menemukan titik terang.
Selain itu Kementrian pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang selalu saja melakukan penyesuaian terhadap program dan anggaran pendidikan, menurut pemaparan Anita,
terdapat selisih sekitar tujuh triliun.
“Coba diteliti baik-baik, saya tidak tau apakah saya yang salah hitung pak, tapi sudah berulang kali dihitung ada selisih sekitar tujuh triliun”.
Berdasarkan data yang dipaparkan oleh anggota DPR RI, dari anggaran yang telah disetujui dan dikeluarkan untuk Kementrian Pendidikan, dianggap belum sempat menyentuh berbagai lapisan masyarakat.
Anita berpendapat apabila rakyat belum merasakan dampak dari program yang dijalankan oleh pemerintah itu sendiri, dapat disimpulkan bahwa program tersebut tidak berhasil menyejahterakan rakyat indonesia.
“Jika tidak dirasakan oleh rakyat, bagi kami anda belum berhasil” tambah Anita lagi.
Selain permasalahan pendidikan yang menyentuh urgensi darurat, persoalan terkait PPPK dan guru honorer yang sampai saat ini tidak diberlakukan dengan seharusnya, dimana gaji para guru kerap kali menunggak, sehingga memberikan kesulitan terhadap para guru honorer,
Banyak para tenaga pendidik yang tidak diberlakukan secara semestinya, dimana mereka merupakan tenaga profesional yang bersentuhan dan terjun lansung di dalam mendidik cikal bakal pemimpin Indonesia, paparnya.