Topsumbar – Wali Kota Bukittinggi, Erman Safar buktikan janjinya untuk konsen dalam membangun ekonomi kerakyatan. Salah satu program yang sudah tercapai yaitu dengan program bedah rumah, yang kini dikenal dengan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Tahun 2023 ini, Pemerintah Kota bersama DPRD Bukittinggi, kembali melakukan perbaikan RTLH. Sebanyak 117 unit Rumah Tidak Layak Huni diperbaiki dengan APBD Kota Bukittinggi sebesar Rp 3.667.500.000,” ujar Erman Safar di Bukittinggi pada, Senin (17/07/2023).
Wako menjelaskan, Rakyat harus kita tolong dari seluruh sektor. Kita perbaiki tempat tinggalnya, tingkatkan ekonominya, bantu permodalannya, selamatkan pendidikan anak anaknya, serta perbaiki akhlak generasi penerusnya,”pungkasnya.
Sementara itu Rahmat AE mengatakan
“RKLH itu sesuai dengan program Pemko Bukittinggi tentang kebutuhan masyarakat,” kata Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) kota Bukittinggi, Rahmat AE.
Rahmat AE menyampaikan, dari 117 unit yang direncanakan pada tahun 2023, hingga saat ini telah terealisasi sebanyak 89 unit di 24 kelurahan di kota Bukittinggi.
“Pelayanan yang dilakukan berupa perbaikan papan (rumah) warga dalam bentuk bedah rumah, telah mencapai angka 65 persen pengerjaannya,” ujarnya.
Dari seluruh RKLH di kelurahan yang mendapatkan bantuan dari Disperkim kota Bukittinggi hingga kini telah dukucurkan dana Rp. 2.742.500.000,- dari target Rp 3,1 miliar lebih.
Selain melalui beberapa program dan sumber dana dari APBD Kota Bukittinggi, rumah-rumah yang dibedah tersebut, juga dari programnya dana Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD Kota Bukittinggi serta inisiatif SKPD dan prioritas dari Pemko sendiri, yang telah berjalan dari bulan maret lalu.
Warga yang mendapatkan program bedah rumah setelah melalui penelitian dan seleksi secara bertingkat, itu salah satu syaratnya, harus memiliki tanah sendiri. Ada pun biaya perbaikan sesuai dengan klasifikasi sedang sampai berat biaya mulai dari Rp.15-75 juta.
Sedangkan komposisi anggaran 70 persen untuk material dan 30 persen upah.
“Secara teknis kami melihat pengerjaan yang dilakukan warga secara swadaya, mampu meningkatkan bobot pekerjaan menjadi 150 persen lebih, dengan 30 persen upah bisa mereka alihkan ke material yang lain,”ujarnya. (mhf)
