Topsumbar – September 2023 mendatang bakal berlangsung Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) serentak di 54 Nagari di Kabupaten Tanah Datar.
Usai Pilwana, berlanjut Pemilihan Legislatif (Pileg) pada Februari 2024 tahun depan.
Menyongsong pesta demokrasi Pilwana serentak 2023 dan Pileg 2024 tersebut, pemerhati politik Tanah Datar, Muhammad Idrus kembali mengajak masyarakat untuk menolak money politic (politik uang, red).
Hal tersebut ditegaskan Muhammad Idrus saat menggelar konperensi pers bersawa awak media, Sabtu (8/7/2023), bertempat di D’zee Cafe, Piliang, Batusangkar.
Dikatakannya, politik uang adalah sebuah praktik koruptif yang akan menuntun ke berbagai jenis korupsi lainnya.
“Politik uang merupakan upaya mempengaruhi pilihan pemilih atau penyelenggara pemilu dengan imbalan materi. Dari pemahaman tersebut, politik uang adalah salah satu bentuk suap,” kata Muhammad Idrus yang kerap diminta pendapatnya oleh calon kepala daerah, calon anggota legislatif, dan calon Wali Nagari di berbagai daerah di Sumbar.
Dalam hal memilih Wali Nagari, Idrus menyarankan pilihlah calon Wali Nagari dengan kriteria beriman, punya skill dibidangnya, dan mau memperjuangkan hajat masyarakat.
“Calon Wali Nagari yang akan dipilih idealnya adalah taat secara agama dan betul-betul punya skill dibidangnya. Sehingga muncul Wali Nagari yang betul-betul mampu mengayomi masyarakat setempat serta tanpa ada blok- blok,” ujar mantan Ketua DPC PBB Kabupaten Tanah Datar itu.
“Jadi, sekali lagi Wali Nagari yang terpilih itu nantinya betul-betul mampu mengayomi semuanya dan termasuk memahami adat salingka Nagari,” sambungnya.
Kemudian, sebut Idrus, hal lain yang kita harapkan dari Pilwana serentak nantinya bagaimana menjadikan Pilwana serentak itu betul-betul Pilwana Badunsanak.
Artinya siapa yang menang harus didukung oleh seluruh pihak yang ada di Nagari dan jangan terjadi blok-blok setelah Pilwana, nir unsur politik serta Wali Nagari itu betul-betul netral, apalagi di masa pileg dan pilkada.
“Harapan kita Wali Nagari itu harus bisa menempatkan diri di semua tingkatan, baik Pileg maupun Pilkada. Kita berharap seperti itu setelah kita alami selama ini terjadinya di nagari-nagari perpecahan karena tidak adanya persatuan dan kesatuan disebabkan banyak menumpang kepentingan-kepentigan pribadi dan golongan,” sebutnya.
Hal Kedua yang tak kalah pentingnya, imbuh Idrus masyarakat harus dikasih edukasi politik yang bagus, artinya masyarakat jangan mau dibayar.
Saya pernah membuat spanduk dengan tagline ‘No Money Politic, Jangan Mau Dibayar’, baik untuk Pilwana, Pileg, dan Pilkada.
“Jadi suara masyarakat itu betul-betul murni bukan karena bayaran dan masyarakat harus mengerti apabila dibayar tentu ada tujuannya,” imbuhnya.
Kemudian tentang Pileg, sebut Idrus masyarakat harus mampu menyeleksi mana Calon Legislatif (Caleg) yang betul-betul mau memperjuangkan masyarakat setempat.
“Jadi, jangan waktu mau Pileg saja para Caleg datang dan rajin mengadakan kegiatan-kegiatan sosial. Setelah duduk jangankan datang, ditelpon pun kadang-kadang tidak diangkat, itu saya sendiri mengalaminya. Jadi pilihlah caleg yang betul-betul memperjuangkan masyarakat,” sebutnya.
Begitu pun jangan asal mau mencaleg baru sibuk ke masyarakat menggelar kegiatan sosial dan segala macam.
“Setelah pemilihan berlangsung, terpilih, dan duduk di kursi legislatif dipanggil saja tidak bisa kadang-kadang. Tapi tidak semua orang seperti demikian, banyak juga yang baiknya,” tandasnya.
(Alfian YN)
